“Saudara-saudara kita di Papua, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu. Jadi, di sini tidak ada standar menu. Sekali lagi, yang ada adalah standar gizi, standar higienitas, juga standar tata kelola limbah berkelanjutan,” kata Dedek Prayudi.Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.
Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari ini.
Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo.
Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.
Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jubir PCO: Tak ada standar menu makan bergizi, yang ada standar gizi
Jubir PCO: Tak ada standar menu makan bergizi, yang ada standar gizi
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi (dua kiri) menjawab pertanyaan wartawan terkait program makan bergizi di kompleks SMP Barunawati, Jakarta, Senin (6/1/2025) pada sela-sela hari pertama makan bergizi gratis. ANTARA/HO-M Riezko Bima Elko Prasetyo.
