Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan melakukan survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) masyarakat di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu.
"Survei itu dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan satuan kerja jajaran Kemenkumham di provinsi ini," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya, di Palembang, Selasa.
Selain itu, pihaknya juga melakukan survei persepsi anti korupsi (SPAK) dan indeks integritas organisasi.
Melalui upaya tersebut diharapkan dapat mempertahankan predikat 'sangat baik” hasil monev peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis SPKP dan SPAK dari seluruh satker yang ada di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel pada periode Januari-Desember 2023, kata Kakanwil Ilham Djaya.
Berita Terkait
Ketua KPU Sumsel ikuti rapat persiapan produksi logistik
Sabtu, 7 September 2024 14:20 Wib
Pendaftaran diperpanjang hingga 10 September, Muba buka formasi 205 CPNS
Sabtu, 7 September 2024 13:10 Wib
Tim dayung Sumsel masih harus berjuang hadirkan medali
Sabtu, 7 September 2024 11:36 Wib
Walhi Sumsel dorong ilegal drilling di Muba ditangani pemerintah pusat
Sabtu, 7 September 2024 8:59 Wib
20 cabang olahraga Sumsel sudah berada di arena PON 2024
Sabtu, 7 September 2024 8:53 Wib
Tim Polo Air Sumsel dipastikan terhempas dari perburuan medali
Sabtu, 7 September 2024 7:57 Wib
Perolehan Medali PON XXI/2024 Aceh-Sumut, Jumat (7/8/2024) pukul 07.45 WIB
Sabtu, 7 September 2024 7:46 Wib
Pemprov Sumsel atur keseimbangan antara luasan lahan sawit dan sawah
Sabtu, 7 September 2024 8:00 Wib