Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan melakukan survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) masyarakat di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu.
"Survei itu dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan satuan kerja jajaran Kemenkumham di provinsi ini," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya, di Palembang, Selasa.
Selain itu, pihaknya juga melakukan survei persepsi anti korupsi (SPAK) dan indeks integritas organisasi.
Melalui upaya tersebut diharapkan dapat mempertahankan predikat 'sangat baik” hasil monev peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis SPKP dan SPAK dari seluruh satker yang ada di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel pada periode Januari-Desember 2023, kata Kakanwil Ilham Djaya.
Berita Terkait
Asprov PSSI Sumsel serahkan kebijakan pusat terkait wasit Eko
Senin, 16 September 2024 21:30 Wib
Januari-September 2024, lahan terbakar di Sumsel capai 2.948 hektare
Senin, 16 September 2024 21:21 Wib
Pj Gubernur Sumsel alumni pertukaran pemuda Indonesia-Jepang
Senin, 16 September 2024 8:44 Wib
Kemenparekraf dorong Kota Palembang menjadi kota kreatif UNESCO
Minggu, 15 September 2024 19:56 Wib
Libas
Minggu, 15 September 2024 19:46 Wib
Pj Gubernur Sumsel lepas peserta Musi Half Marathon
Minggu, 15 September 2024 18:33 Wib
Tim esport Sumsel urutan ke 6 di nomor Free Fire
Minggu, 15 September 2024 19:30 Wib
Raih perak untuk Sumsel, cedera Rahmad tak mungkinkan tampil di final
Minggu, 15 September 2024 16:28 Wib