Kemenkumham Sumsel kirim 12 kepala desa ikuti Paralegal Justice Award 2024

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan mengirim 12 lurah dan kepala desa terbaik di provinsi setempat mengikuti Paralegal Justice Award 2024.

"Mari kita dukung lurah dan kades perwakilan Sumsel melalui vote pada laman https://pja.bphn.go.id/vote, lalu pilih region 2 dan vote salah satu nominator. Voting ditutup pada 1 Juni 2024 pukul 19.00 WIB. Ayo kita dukung sebanyak-banyaknya,” kata Plh Kakanwil Kemenkumham Sumsel Rahmi Widhiyanti, di Palembang, Sabtu.

Menurut dia, 12 lurah dan kepala desa di Sumsel siap bertarung di ajang Paralegal Justice Award 2024 yang digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI yakni Lurah Siring Agung Kota Palembang Rosmala Dewi, Lurah Kuto Batu Kota Palembang Kalsum.

Lurah Talang Semut Kota Palembang Ricky Pratama,
Lurah Jangkar Mas Kota Pagaralam Maman Firmansyah, Lurah Mangga Besar Kota Prabumulih Asniliaty, Lurah Nikan Jaya Kota Lubuklinggau Alex Sander Putra.

Kades Tanjung Dayang Utara Kabupaten Ogan Ilir
Farhan Fahruddin, Kades Seran Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Periyanto, Kades Muara Gula Baru Kabupaten Muara Enim Suluhuddin.

Kades Tanjungkupang Kabupaten Empat Lawang Aldiwan Haira Putra, Kades Babat Kabupaten Pali Arie Meidiansyah, Kades Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan Jhon Haris.

Ajang bergengsi tahunan bagi para kepala desa dan lurah se-Indonesia itu diikuti 1.057 orang, namun setelah seleksi ketat hanya menyisakan 300 peserta.

Sumatera Selatan yang awalnya mengikutkan puluhan perwakilan, kini hanya menyisakan 12 peserta terbaik.

“Ke-12 lurah dan kades tersebut merupakan perwakilan terbaik karena telah lulus dari berbagi seleksi dan berhak mewakili Sumatera Selatan dalam ajang bergengsi tersebut,” ujarnya.

Paralegal Justice Award merupakan anugerah atau penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi para kepala desa dan lurah yang dianggap memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang timbul di desa, sehingga penyelesaian tersebut tidak harus berlanjut ke pengadilan (non litigation peacemaker).

Dijelaskan Rahmi, kepala desa/lurah sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat memiliki peran penting dalam pemberdayaan hukum, mendamaikan sengketa, serta mendukung advokat dalam melakukan pemberian bantuan hukum ke masyarakat.

“Kepala desa dan lurah bukan hanya memiliki kapasitas sebagai pemimpin formal yang menjalankan urusan administrasi pemerintahan, namun juga menjadi tokoh sentral yang dipatuhi warganya serta pengayom yang dapat melindungi kepentingan desa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau konflik yang terjadi,” jelasnya.

Perwakilan lurah dan kades di Sumatera Selatan tersebut dapat menunjukkan kemampuannya dalam persaingan lurah/kades se-Indonesia dengan menerima Anugerah Paralegal Justice Award 2024.

“Mari kita dukung lurah dan kades perwakilan Sumsel melalui vote pada laman https://pja.bphn.go.id/vote, lalu pilih region 2 dan vote salah satu nominator dari provinsi berpenduduk sekitar 8,6 juta jiwa itu," kata Rahmi Widhiyanti.