Ia menyebutkan, minim nya akses terhadap lembaga keuangan formal dan besarnya minat berusaha dengan memanfaatkan dana bantuan membuat penduduk desa lebih rentan terjerat rentenir.
Rentenir biasanya menawarkan pinjaman dengan bunga yang tinggi dan tenor yang pendek. Hal ini membuat penduduk desa sulit untuk melunasi pinjamannya, sehingga mereka terjebak dalam utang yang berkepanjangan.
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2022, sebanyak 13,7 juta keluarga di Indonesia memiliki utang kepada rentenir. Jumlah ini meningkat sebesar 1,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Oleh sebab itu, Devie berharap pemerintah dapat segera mengimplementasikan pembentukan tim petugas pendamping seperti yang dimaksudkan.
Terlebih pada periode 2024 akan banyak jenis bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat desa.
Di antaranya dalam RAPBN 2024 pemerintah telah menganggarkan Dana Desa senilai Rp71 triliun, atau lebih besar 1,42 persen dibandingkan 2023. Sebanyak 75.259 desa di 434 kabupaten kota seluruh Indonesia sebagai penerima Dana Desa ini.
Besaran nilai dana tersebut masing-masing terdiri atas Rp68 triliun dana desa reguler, Rp1 triliun dari penganggaran pusat, dan Rp2 triliun dana desa tambahan yang dialokasikan pada tahun berjalan.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melaporkan dana tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan prioritas, antara lain seperti Bantuan Langsung Desa untuk keluarga miskin dan rentan miskin, penanganan stunting (kekerdilan), pengembangan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat tekankan warga desa butuh pendamping hindari rentenir bansos
Cegah rentenir bansos
Beberapa masyarakat mengantre untuk menerima penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak bersubsidi di Kantor Pos Jalan Kapten A. Rivai Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (14/9/2022) (ANTARA/M. Riezko Bima Elko P.)
