Kemenkumham Sumsel-Permahi kolaborasi bidang hukum

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan bersama Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Palembang membahas kolaborasi bidang hukum.

Kolaborasi bidang hukum seperti mendiskusikan isu-isu krusial bidang hukum seperti sistem peradilan dan Undang Undang Anak, hingga bantuan hukum bagi warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas), kata Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel Ave Maria Sihombing, di Palembang, Selasa.

Selain itu, Ave Maria mengajak mahasiswa hukum yang tergabung dalam Permahi untuk ikut serta mempromosikan pelayanan yang ada di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel.

"Kami mengharapkan teman-teman mahasiswa hukum yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Palembang ini, untuk ikut serta mempromosikan pelayanan seperti pendaftaran kekayaan intelektual, perseroan perorangan, dan pelayanan keimigrasian," ujar Ave.

Dia menjelaskan, pihaknya juga sepakat untuk berkolaborasi khususnya pada program kerja Permahi yang relevan yakni Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Permahi yang memfasilitasi bantuan hukum untuk masyarakat.

Kemudian terselenggaranya penyuluhan hukum di dalam lapas hingga kelurahan, agar para mahasiswa juga lebih memahami kondisi di lapangan.

"Kami mengimbau Permahi Palembang agar terus berkarya, menjalin hubungan dengan instansi-instansi pemerintah, termasuk Kanwil Kemenkumham Sumsel sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM di wilayah provinsi," ujar Ave Maria.

Sementara Ketua Permahi Palembang KM Taufiq mengatakan pihaknya meminta dukungan dalam menjalin kolaborasi dan sinergisitas di bidang hukum agar ke depannya dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik.

Selain itu, sebagai pengurus baru Permahi Palembang, Taufiq memohon partisipasi Kanwil Kemenkumham Sumsel pada agenda pelantikan pengurus Permahi Palembang periode 2023–2025 yang dijadwalkan pelaksanaannya pada 12 November 2023, kata Taufiq.