Presiden: Kerja sama "Belt and Road" tak boleh dipolitisasi

Beijing (ANTARA) - Presiden Joko Widodo pada Rabu mengatakan bahwa kerja sama dalam kerangka Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) yang digagas pemerintah China tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan pihak tertentu.

"Di tengah situasi dunia yang semakin terbelah, kerja sama BRI tidak boleh dipolitisasi," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 Belt Road Forum (BRF) di Great Hall of The People, Beijing, China.

Dalam sambutannya, dia juga menyampaikan ucapan selamat bagi inisiatif tersebut yang telah berlangsung selama satu dekade.

"Saya berharap sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur dapat terus diperkuat," kata Jokowi.

Dia menambahkan bahwa sinergi itu membutuhkan upaya bersama dalam menjaga nilai-nilai utama agar Inisiatif Sabuk dan Jalan semakin kuat dan berdampak.

"Sinergi memberikan ruang kepemilikan bagi negara tuan rumah untuk menjalankan proyek nasionalnya secara mandiri karena 'sense of ownership' sangat penting untuk keberlangsungan proyek ini (BRI)," kata Jokowi.

Dia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki proyek nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang kemudian disinergikan dengan BRI dan telah diluncurkan.

"Ke depan, kami juga akan menyinergikan pembangunan ibu kota baru (IKN), transisi energi, dan hilirisasi industri," katanya.

Dalam acara pembukaan KTT itu, Jokowi menyampaikan sambutannya setelah Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Presiden Argentina Alberto Fernandez dan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres juga turut memberikan sambutan pada acara itu.

Jokowi menghadiri pembukaan KTT ke-3 BRF bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara/Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad-interim Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Sekretraris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun.

Inisiatif Sabuk dan Jalan diperkenalkan Presiden Xi pada 2013 dengan nama "One Belt, One Road" (OBOR).

Dengan inisiatif itu, Xi ingin menghidupkan kembali kejayaan Jalur Sutera (Silk Road) pada abad ke-21 dengan melibatkan investasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran di 152 negara yang tersebar di Eropa, Asia, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika.

BRI dibagi menjadi dua komponen utama: Sabuk Ekonomi Jalan Sutra dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21.

Sabuk Ekonomi Jalan Sutra adalah jalur darat yang menghubungkan China ke Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa. Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 adalah rute laut yang menghubungkan China ke Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) kemudian didirikan untuk menghimpun pendanaan bagi proyek-proyek infrastruktur BRI.

China memiliki saham terbesar di AIIB (26 persen), sedangkan Indonesia menjadi negara penyetor modal terbesar ke-8 sebesar 672 juta dolar AS (sekitar Rp10,23 triliun) yang dibayarkan bertahap selama lima tahun.

Proyek-proyek infrastruktur di Indonesia yang mendapatkan pendanaan dari AIIB antara lain proyek energi, manajemen air, pertanian, dan transportasi berbasis rel, seperti LRT (light rail transit) dan kereta cepat (high-speed railway).

Setidaknya 147 negara telah menekan kesepakatan dalam program BRI, termasuk dalam pembangunan KCJB di Indonesia, kereta China-Laos, kereta ekspres China-Eropa, dan kereta Mombasa-Nairobi.