Palembang (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan kesadaran hukum warga desa menjadi modal dasar nasional dalam menghadapi tantangan global.
“Daerah yang memiliki kesadaran hukum tinggi sangat mendukung iklim investasi,” kata dia saat mengukuhkan desa binaan menuju desa sadar hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin.
Yasonna mendatangi NTB yang baru saja menyelenggarakan event MotoGP ini untuk melakukan pengukuhan desa binaan menuju desa sadar hukum di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTB, Mataram.
Sebanyak 63 desa/kelurahan di NTB diusulkan menjadi desa binaan menuju desa sadar hukum Tahun 2022.
Usulan yang tertuang dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB tersebut diserahkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah kepada Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto.
Pada proses selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM akan mengeluarkan SK tentang Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa dan Anubhawa Sasana Kelurahan Provinsi NTB kepada 63 desa tersebut.
Namun demikian, SK Menkumham hanya dapat dikeluarkan apabila desa/kelurahan yang diusulkan memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Karenanya, Yasonna meminta seluruh pihak melakukan pemantauan terhadap desa/kelurahan yang berstatus binaan tersebut.
“Saya perlu mengingatkan dan mengimbau untuk selalu memonitoring dan memperhatikan dengan seksama terhadap desakelurahan yang telah berstatus desa/kelurahan binaan, sebelum nantinya akan ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM RI,” tegas Yasonna.
Karena status atau predikat tersebut, sesuai aturan maka dapat ditinjau kembali atau bahkan dicabut apabila kondisi di lapangan sudah tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Pengukuhan desa sadar hukum ini, menurut Yasonna, merupakan sinergi antara Kemenkumham dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota di NTB.
“Ini adalah wujud konkrit dari sinergi Kemenkumham dengan pemerintah daerah di NTB baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota,” jelas Yasonna
Sesuai aturan yang ada, kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum meliputi 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi.
Hasil penilaian berdasarkan empat dimensi tersebut akan menghasilkan tiga tingkat kategori, yaitu Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Tinggi, Cukup atau Rendah.
Selain pengukuhan desa binaan, pada momen itu juga Yasonna menyaksikan penandatanganan dokumen hibah oleh Gubernur Zulkieflimansyah untuk Kemenkumham.
Adapun aset yang dihibahkan adalah lahan dan bangunan yang nantinya dipergunakan sebagai tempat bagi unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto mengatakan saat ini sebanyak 49 desa/kelurahan telah mendapat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai Desa Sadar Hukum yang tersebar di 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Sementara itu, pada tahun 2022 ini sebanyak 68 Desa/Kelurahan sedang dievaluasi serta dalam proses pengecekan administrasi untuk kemudian diusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Harun Sulianto juga sampaikan saat ini Kanwil Kemenkumham Sumsel melalui tim penyuluh hukum terus melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Ia mengharapkan melalui sosialisasi yang gencar dilaksanakan akan memperbanyak desa/kelurahan yang diusulkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Berita Terkait
Dua UPT Kanwil Kemenkumham Sumsel tunjukkan keseriusan saat ikuti desk evaluasi menuju WBK
Sabtu, 11 Mei 2024 13:57 Wib
Kemenkumham Sumsel memkenalkan profesi penerjemah tersumpah ke masyarakat
Kamis, 9 Mei 2024 15:36 Wib
Kemenkumham Sumsel optimalkan peran Pembimbing Pemasyarakatan Bapas
Selasa, 7 Mei 2024 20:51 Wib
Pembangunan Lapas baru di Kota Pagaralam capai 75 persen
Senin, 6 Mei 2024 9:03 Wib
Lapas Sekayu Kemenkumham Sumsel bina fisik dan mental CPNS baru
Senin, 6 Mei 2024 8:48 Wib
Kemenkumham Sumsel lakukan sosialisasi perseroan perorangan kepada UMKM
Jumat, 3 Mei 2024 1:40 Wib
Kemenkumham Sumsel gelar Mobile IP Clinic 2024
Kamis, 2 Mei 2024 0:53 Wib
Tim RuKI Kemenkumham Sumsel edukasi kekayaan intelektual ke siswa SMK
Selasa, 30 April 2024 18:21 Wib