Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bagian dari upaya pemerintah mempermudah berusaha, terutama bagi sektor usaha mikro dan kecil (UMK).
"UU Cipta Kerja dengan metode omnibus law diharapkan dapat menjadi terobosan dalam rangka penyederhanaan regulasi yang akan menarik investor melalui berbagai kemudahan berusaha sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi kurang lebih 9 juta angkatan kerja di Indonesia yang menganggur," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Melalui UU Cipta Kerja, kata dia, Pemerintah memangkas regulasi yang menghambat, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dan memberikan kemudahan berusaha, terutama bagi sektor UMK.
Hal itu dikatakan Yasonna pada diskusi interaktif di Batam, Selasa (10-11-2020). Adapun diskusi interaktif tersebut mengambil tema "Kebijakan Pemerintah Memajukan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perseroan Perorangan".
Menurut Yasonna, salah satu bentuk kemudahan tersebut tak lain adalah jenis badan hukum baru, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas.
Dengan perseroan perorangan itu, kata dia, pelaku usaha dapat membentuk PT yang pendirinya cukup satu orang sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja.
Dengan adanya perseroan perorangan, kata dia, pelaku UMK dimungkinkan mengajukan pinjaman modal dari perbankan untuk mengembangkan usaha.
Selama ini, pelaku UMK kerap kesulitan mengakses pinjaman modal dari bank karena tidak ada badan hukum yang menaungi usaha mereka.
"Dalam menilai kelayakan pemberian pinjaman, kalangan perbankan lebih mengutamakan business sustainability dalam menilai kelayakan pemberian pinjaman. Hal tersebut dapat tergambar melalui laporan keuangan suatu badan usaha yang berbadan hukum," ucap Yasonna.
Melalui pengaturan tentang badan hukum perseroan perorangan, menurut dia, akan memberikan keyakinan kepada pelaku UMK untuk mengajukan pinjaman modal sekaligus memudahkan kalangan perbankan memantau business sustainability suatu usaha melalui laporan keuangan.
"Kemenkumham sendiri sedang menyiapkan konsep laporan keuangan sederhana yang dapat diisi secara elektronik yang nantinya dapat diakses melalui sistem AHU Online," kata menteri 67 tahun itu.
Berita Terkait
Erick Thohirblanjutkan kerja sama STY untuk timnas hingga 2027
Kamis, 25 April 2024 11:34 Wib
Ernando: Kunci kemenangan adalah kerja keras
Jumat, 19 April 2024 10:57 Wib
Pj Gubernur Sumsel sidak hari pertama masuk kerja pascalebaran
Selasa, 16 April 2024 14:34 Wib
Pemprov Sumsel tak terapkan WFH hari pertama kerja ASN
Selasa, 16 April 2024 0:55 Wib
Pj Bupati Muba ingatkan pegawai tak menambah libur Lebaran
Senin, 15 April 2024 6:41 Wib
Pj Gubernur Sumsel ingatkan ASN disiplin di masuk kerja di hari pertama
Jumat, 12 April 2024 6:37 Wib
Presiden Jokowi tinjau pasar dan RSUD dalam kunjungan kerja ke Jambi
Rabu, 3 April 2024 10:35 Wib
Nihil kecelakaan kerja, PTBA raih penghargaan K3 tingkat provinsi
Rabu, 3 April 2024 9:27 Wib