Logo Header Antaranews Sumsel

Pertamina Patra Niaga: Disparitas harga jadi pemicu utama penyalahgunaan BBM Subsidi

Jumat, 1 Mei 2026 20:24 WIB
Image Print
Polda Jawa Timur bersama Pertamina Patra Niaga dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (30/4/2026). ANTARA/HO-Patra Niaga

Jakarta (ANTARA) - Executive General Manager Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga Iwan Yudha Wibawa menyampaikan disparitas harga antara bahan bakar subsidi dan non-subsidi menjadi faktor utama penyebab terjadinya penyalahgunaan BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi.

“Disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi menjadi faktor utama penyalahgunaan,” kata Iwan Yudha di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

Hal ini menyusul Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur yang berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi 3 kilogram di berbagai wilayah di Jawa Timur.

Dari hasil pengungkapan, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp7,5 miliar dari 66 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi sepanjang Januari hingga April 2026.

Dari pengungkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa 8.904 liter Pertalite, 17.580 liter solar, 410 tabung LPG berbagai ukuran, serta 47 unit kendaraan yang telah dimodifikasi.

Sebanyak 79 tersangka dari 66 kasus ini ditangkap dan dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Para tersangka melalui aturan tersebut terancam pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

Polisi mencatat sejumlah modus operasi yang digunakan pelaku antara lain penggunaan kendaraan modifikasi untuk pengisian berulang serta pembelian BBM bersubsidi untuk ditimbun dan dijual kembali.

Kemudian juga diketahui adanya modus penggunaan banyak barcode hingga praktik pengoplosan LPG 3 kilogram ke tabung non-subsidi.

Oleh sebab itu, Iwan pun mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi distribusi energi.

Ia menekankan pengawasan perlu keterlibatan berbagai pihak agar distribusi BBM dan LPG subsidi tepat sasaran termasuk dalam rangka melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang merugikan



Pewarta:
Editor: Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA 2026