"Pabrik pengolahan karet kering sebagian besar berada di Kota Palembang, sedangkan wilayah kabupaten hanya satu yakni Kabupaten Muratara yang berbatasan dengan Provinsi Jambi," kata Direktur Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang Amin Rejo di Palembang, Selasa.
Dampak tersebut membuat petani di daerah enggan menjualnya ke pabrik yang sebagian besar berada di Kota Palembang, karena jarak tempuh yang cukup jauh membuat biaya ongkos produksi menjadi tinggi.
Menurut Amin yang juga Penasihat Asosiasi Petani dan Pedagang Karet Sumatera Selatan ini, pada 19 April 2019 harga karet slab bersih di tingkat petani/lelang koperasi di Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim mulai stabil atau naik menjadi Rp11.000/Kg. Kecamatan itu memproduksi karet slab bersih rata-rata 760 ton per bulan.
Produksi karet petani mulai dari Gelumbang Muara Enim hingga Ogan Ilir cukup berkualitas sehingga untuk wilayah ini pemerintah perlu membangun atau menghadirkan investor membangun pabrik pengolahan karet, sehingga tidak dikuasai oleh pabrik-pabrik yang berada di Kota Palembang.
"Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta kabupaten dan kota sudah selayaknya memikirkan itu agar kesejahteraan petani karet dapat ditingkatkan. Jika petani sejahtera sudah barang tentu bisa mengembangkan areal tanamannya dengan bibit yang berkualitas," kata dia.
Ia menjelaskan selain kehadiran pabrik pengolahan karet kering, pemerintah daerah juga perlu mengembangkan investasi hilir, seperti industri pengolahan karet gelang, sebab selama ini para distributor dan pedagang karet gelang memasok dari Sumatera Utara.
Permintaan kebutuhan karet gelang di Sumsel cukup tinggi, namun harus mendatangkan dari daerah lain, padahal sumber bahan baku karet di Sumsel cukup banyak.
"Investasi industri pabrik gelang itu sebenarnya memiliki peluang menguntungkan cukup besar karena permintaan yang cukup tinggi di Sumsel," katanya.
Sementara, Kepala Bidang Pemasaran dan Pengolahan Hasil Dinas Perkebunan Sumatera Selatan Rudi Arpian mengatakan bahwa tata niaga karet di Sumsel lebih panjang dibanding provinsi lain.
"Pabrik di Sumsel tidak pernah mau turun beli langsung dari petani, melainkan menggunakan pemasok. Sementara daerah lain, seperti Jambi, mereka yang datang ke petani dan ikut lelang," kata dia.
Banyaknya pembeli karet Sumsel asal Jambi terlihat dari daftar pemenang lelang unit pengolahan dan pemasaran bahan olah karet (UPPB) yang menjadi wadah bagi para petani untuk menawarkan hasil panennya secara berkelompok dengan sistem lelang maupun kemitraan.
Ia mengatakan tonase yang ditawarkan dalam lelang UPPB lebih besar ketimbang dijual secara per individu atau sebagian kelompok saja.
"Dengan tonase besar ini tentu menarik provinsi lain ikut menawar. Jambi yang datang langsung dari pabriknya, kenyataannya yang selalu menang lelang kan dari Jambi," kata dia.
Dinas Perkebunan Sumsel mencatat produksi UPPB mencapai 63.057 ton karet per tahun. Sementara jumlah UPPB saat ini sebanyak 177 unit yang tersebar di 14 sentra atau penghasil karet di Sumsel.
UPPB ini dibentuk agar petani bisa menjual karet dalam satu zonasi semisal dalam satu kecamatan, dalam satu hari dan dalam satu mutu sehingga akan didapatkan tonase yang banyak.
Sebelum ada UPPB, katanya, lelang karet tidak seragam, yang mana dalam satu desa bisa ada empat kelompok yang melakukan lelang pada hari berbeda sehingga posisi tawar petani selaku produsen masih lebih rendah ketimbang pembeli.
"Jadi kondisi itu seperti arisan bagi pembeli, Senin pabrik A yang menang, Selasa pabrik B yang menang," kata dia.
Untuk itu, Disbun Sumsel menargetkan dapat membentuk UPPB minimal 5 kelompok di setiap kabupaten penghasil karet.
Produksi karet Sumsel tercatat sebanyak 1,05 juta ton karet kering dengan luas areal kebun mencapai 1,31 juta hektare.
