Palembang, (ANTARA Sumsel) - Dana Alokasi Khusus yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota menjadi solusi untuk mengoptimalkan program Keluarga Berencana di daerah, kata Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ishak Mekki.

"DAK untuk program KB ini akan diberikan ke-11 kab/kota di Sumsel yang diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan kinerja BKKBN setempat. Jadi tidak terkonsentrasi di provinsi atau di pemerintah tingkat pusat saja," kata Ishak dalam sambutan membuka kegiatan sosialisasi pelaksanaan anggaran DAK bidang KB Regional I Wilayah Sumatera di Palembang, Rabu malam, yang dihadiri Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty.

Ishak mengatakan BKKBN memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas penduduk di Indonesia yakni dengan cara menurunkan angka pertumbuhan penduduk.

Dalam menjalankan peran tersebut harus bersinergi dengan pemerintah daerah mengingat membutuhkan ketersediaan Sumber Daya Manusia dan sumber dana.

Pemerintah telah mengucurkan DAK KB tapi jika hanya mengandalkan dana dari pusat maka tidak akan memenuhi kebutuhan.

Oleh karena itu, Pemprov Sumsel mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung penuh kebutuhan BKKBN ini karena berkaitan dengan SDM.

Ia menambahkan, Provinsi Sumsel saat ini telah menjadi primadona para pendatang untuk bertempat tinggal karena telah tumbuh menjadi suatu daerah yang berpotensi secara ekonomi.

"Setelah perhelatan SEA Games 2011, Sumatera Selatan terutama Palembang sudah dikenal di dalam dan luar negeri. Apalagi pasca SEA Games karena Palembang terus membangun, ini menjadi daya tarik tersendiri," kata Ishak dia.

Ia mengatakan, keinginan warga pendatang tinggal di Palembang ini telah berimbas pada jumlah penduduk Sumsel karena sejak tiga tahun terakhir terjadi penambahan yang cukup signifikan.

Data terakhir berdasarkan sensus penduduk 2010 mencatat jumlah penduduk di Sumsel mencapai 7,45 juta jiwa yang sebagian besar terpusat pada perkotaan.

Sementara, data terbaru yang bersumber dari Badan Pusat Statistik mencatat 7,82 juta jiwa pada 2013 atau meningkat dari 2012 yang mencatat 7,71 juta jiwa.

"Dari angka jumlah penduduk memang terjadi penambahan, tapi sejatinya bukan karena program KB-nya yang tidak jalan tapi mulai banyaknya warga pendatang yang bermukim di sini," ujar dia.

Menurutnya, program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Sumatera Selatan tergolong baik jika dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Sejumlah indikator kepedudukan menunjukkan Sumatera Selatan sebagai daerah yang masih berimbang antara jumlah penduduk dan kualitasnya.

"Namun, capaian ini harus ditingkatkan lagi, salah satunya dengan memperluas kemitraan karena pada dasarnya BKKBN tidak bisa bekerja sendiri perlu dukungan dari pemerintah, akademisi, TNI, dan masyarakat," kata dia.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkomitmen untuk bersinergi dengan BKKBN dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.

"Dari sisi fasilitas, pemprov akan mendorong penambahan infrastruktur kesehatan masyarakat seperti puskesmas, posyandu, hingga menginzikan ratusan kader PKK untuk membantu BKKBN menjalankan program pendataan keluarga ini," ujar mantan Bupati Ogan Komering Ilir ini.