Palembang (ANTARA Sumsel) - Kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang setiap semester atau enam bulan sekali akan dilakukan evaluasi, supaya para pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari lebih optimal, kata Wali Kota Romi Herton.
"Kinerja pejabat menjadi salah satu parameter kemajuan daerah karena itu pihaknya secara rutin akan melakukan evaluasi," katanya, di Palembang, Kamis.
Menurut dia, jika hasil evaluasi kinerja pejabat tersebut dinilai buruk maka akan dilakukan pembinaan.
Sementara, kalau memang tidak berhasil maka akan dilakukan penggantian pejabat dengan yang lebih baik.
Ia mengatakan, evaluasi kinerja pejabat tersebut menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan Kota Palembang.
Akselerasi pembangunan merupakan program utama untuk mendorong perekonomian masyarakat.
Dia menjelaskan, tahap awal kepemimpinannya akan dilakukan pelantikan terhadap pejabat eselon empat, tiga dan dua.
Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang selama ini ditinggalkan pejabat sebelumnya karena mengundurkan diri dan pensiun.
Pelantikan pejabat baru juga merupakan salah satu upaya penyegaran dan regenerasi dengan menempatkan pejabat muda sebagai langkah mendorong peningkatan kinerja.
Romi menambahkan, koordinasi antar dinas dan instansi menjadi bagian penting yang akan mereka intensifkan sehingga mampu bersinergi secara optimal
Berita Terkait
Diberhentikan kerja, mantan karyawan PT HMS menggugat perusahaan ke PN Palembang
Kamis, 16 Maret 2023 5:39 Wib
Kasad datangkan kekasih Pratu Romi yang tertembak saat operasi perbatasan
Senin, 7 Juni 2021 23:07 Wib
Kementerian PPPA temukan diskriminasi dalam kasus dokter gigi disabilitas
Minggu, 28 Juli 2019 16:56 Wib
Kemenpan RB nilai pembatalan kelulusan drg Romi sesuai aturan
Minggu, 28 Juli 2019 12:31 Wib
Dari kursi roda drg Romi melanjutkan perjuangan menjadi pegawai negeri
Kamis, 25 Juli 2019 13:36 Wib
Menag Lukman Hakim jelaskan gratifikasi dari Haris Hasanuddin
Selasa, 4 Juni 2019 10:55 Wib
KPAID Palembang prihatin kekerasan terhadap anak tinggi
Rabu, 31 Oktober 2018 9:47 Wib
KPAID Palembang prihatin kasus hak asuh-kekerasan tinggi
Selasa, 24 Juli 2018 8:39 Wib