Banda Aceh (ANTARA SUmsel) - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah duduk bersama membahas masalah qanun lambang dan bendera Aceh.
Pembahasan berlangsung tertutup di Pendopo Gubernur Aceh di Banda Aceh, Rabu. Turut hadir dalam pertemuan itu Dirjen Kesbanglinmaspol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tanri Bali.
Selain itu, pertemuan juga dihadiri Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah, Wakil Ketua DPR Aceh Sulaiman Abda serta unsur Komisi A DPRA dan pejabat terkait lainnya.
Anggota Komisi A DPRA Abdullah Saleh mengatakan rapat dengan tim Kementerian Dalam Negeri merupakan pertemuan lanjutan. Sebelumnya, Pemerintah Aceh dan Kemendagri sudah beberapa kali bertemu membahas masalah qanun lambang dan bendera Aceh.
"Masalah ini sudah begitu lama dibahas, namun hingga kini belum ada titik temu antara kedua pihak," ungkap Abdullah Saleh yang juga politisi Partai Aceh.
Dalam pertemuan itu, kata dia, Pemerintah Aceh menyampaikan rencana peluncuran bendera Aceh pada 15 Agustus mendatang bertepatan dengan peringatan hari perdamaian Aceh.
"Rencana pengibaran tersebut sebagai tanda dan simbol perdamaian Aceh. Pengibaran bendera Aceh didahului dengan pengibaran bendera merah putih. Namun, rencana ini belum ada respons dari tim Kemendagri," katanya.
Pemberlakuan qanun atau peraturan daerah tentang bendera dan lambang Aceh hingga kini belum mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Sebab, bendera Aceh yang disahkan DPRA tersebut mirip dengan bendera GAM.(rr)
Dirjen Otda dan gubernur bahas bendera Aceh
Sejumlah Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperlihatkan Bendera Aceh berlambang Bulan Bintang di jalan Nasional kawasan Kandang, Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe, Provinsi Aceh. (FOTO ANTARA)
