Sinergitas
Indonesia memiliki banyak lembaga yang berwenang untuk menjaga wilayah maritim. Dari mulai TNI AL, Polairud (di bawah Polri), Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Bea Cukai di Kementerian Keuangan, hingga Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Hanya saja, lembaga-lembaga tersebut acap kali tumpang tindih dalam melaksanakan tugas.
Fenomena tumpang tindih kewenangan itu, lanjut pengamat militer Khairul Fahmi, membuat koordinasi antara beberapa lembaga dalam melakukan penjagaan tidak dibangun secara maksimal.
Hal itu juga tampak pada tumpang tindih antara TNI AL dan Bakamla yang kerap terjadi. Kenyataan ini yang harus segera diselesaikan supaya tidak ada masalah dalam konteks pengamanan IKN.
Oleh karena itu, seluruh lembaga yang bertugas melakukan penjagaan laut Indonesia harus memiliki batas tugas yang jelas.
Dengan kerja sama antarlembaga yang terjalin dengan baik, serta peningkatan kualitas prajurit dan teknologi di setiap pangkalan, maka penjagaan wilayah maritim Indonesia bisa berjalan dengan maksimal, terlebih dalam menjaga kawasan maritim di sekitar IKN.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Cara TNI jaga kawasan laut IKN
Cara TNI jaga kawasan laut IKN
Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Balikpapan Kolonel Laut (P) Siswo Widodo saat memimpin langsung penangkapan pencurian batu bara. (ANTARA/ist)
