Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan mengoptimalkan sembilan lembaga bantuan hukum (LBH) yang dikontrak untuk melakukan pembelaan masyarakat miskin bermasalah dengan hukum.
"Optimalisasi sembilan LBH yang dikontrak untuk memberikan bantuan hukum, bukti negara hadir di setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Rabu.
Menurut dia, LBH yang dikontrak berperan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu serta pendampingan pada proses peradilan.
Berita Terkait
Pemprov Sumsel tetapkan UMP 2025 senilai Rp3,681.571
Rabu, 11 Desember 2024 23:17 Wib
Polda Sumsel dirikan pos pengamanan Tahun Baru di pusat keramaian
Rabu, 11 Desember 2024 16:41 Wib
BKHIT Sumsel operasi patuh karantina di pelabuhan penyeberangan TAA
Rabu, 11 Desember 2024 10:00 Wib
BKHIT Sumsel turunkan empat tim gelar operasi patuh karantina di pelabuhan TAA
Rabu, 11 Desember 2024 6:50 Wib
BULD DPD RI kumpukan data tata kelola pemdes di Unsri
Selasa, 10 Desember 2024 23:00 Wib
KAI Palembang salurkan Rp1,8 miliar program TJSL 2024
Selasa, 10 Desember 2024 22:30 Wib
LRT Sumsel tambah delapan perjalanan libur natal dan tahun baru
Selasa, 10 Desember 2024 21:50 Wib
DKPP periksa dugaan pelanggaran kode etik penyelanggara di Sumsel
Selasa, 10 Desember 2024 20:57 Wib