Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan mengoptimalkan sembilan lembaga bantuan hukum (LBH) yang dikontrak untuk melakukan pembelaan masyarakat miskin bermasalah dengan hukum.
"Optimalisasi sembilan LBH yang dikontrak untuk memberikan bantuan hukum, bukti negara hadir di setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Rabu.
Menurut dia, LBH yang dikontrak berperan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu serta pendampingan pada proses peradilan.
Berita Terkait
Warga binaan Lapas Martapura Sumsel panen sayuran
Sabtu, 7 Desember 2024 19:06 Wib
Program Genting perkuat upaya Pemkab OKU Selatan entaskan stunting
Sabtu, 7 Desember 2024 20:00 Wib
Ridho dan Regina terpilih "Kuyung Kupek Muba" tahun 2024
Sabtu, 7 Desember 2024 8:50 Wib
Tahun 2025. Transmusi Palembang hanya beroperasi 2 koridor
Sabtu, 7 Desember 2024 7:44 Wib
Empat kabupaten di Sumsel tetapkan siaga darurat bencana hidrometeorologi
Sabtu, 7 Desember 2024 8:00 Wib
PT Bumi Andalas Permai dukung pembangunan jalan Titian Bertiang di Desa Simpang Tiga Jaya
Jumat, 6 Desember 2024 14:40 Wib
BMKG Sumsel imbau warga waspadai potensi cuaca ekstrem
Jumat, 6 Desember 2024 13:35 Wib
KPU Sumsel sebut 14 daerah telah rekapitulasi suara pilgub
Jumat, 6 Desember 2024 9:20 Wib