Menko Marves sebut Indonesia jadi negara panutan baru

id Luhut binsar pandjaitan,Ais forum 2023,Menko marves,Ktt ais 2023

Menko Marves sebut Indonesia jadi negara panutan baru

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam FMB 9 "Road to Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023" di Jakarta, Senin (25/9/2023). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

Lebih lanjut, Luhut menyampaikan, AIS Forum akan membahas masalah-masalah konkrit yang dihadapi oleh negara-negara kepulauan, beberapa di antaranya adalah tata kelola ruang laut, sampah laut dan perubahan iklim.

Menurut Luhut, forum ini juga tidak berfokus pada investasi bernilai triliunan dolar. Sebab, bagi negara berkembang, solusi dalam menghadapi masalah secara konkrit lebih penting.

"Kami enggak mau bicara yang triliun dolar, kita bicara yang kecil-kecil saja ya 10 juta dolar AS, 25 juta dolar AS, tapi konkrit pada masalahnya seperti sampah laut, coral reef, replanting mangrove, perikanan. Ini yang kita coba sharing dengan mereka," kata Luhut.

AIS Forum 2023 dinilai Luhut sebagai ajang unjuk gigi kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi pemimpin global, terlebih setelah berhasil menyelenggarakan KTT G20 pada 2022 serta KTT ke-42 dan 43 ASEAN.

"Saya kira sudah waktunya lah Indonesia memperkuat posisinya di dunia," kata Luhut.

Lebih lanjut, "Kita bukan negara superpower tapi kita negara yang besar, sekarang kita buat Indonesia lebih efisien, lebih transparan, kita transformasi Indonesia menjadi satu negara yang lebih modern."

KTT AIS Forum 2023 mengusung tema "Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama". Sebagai tuan rumah penyelenggaraan, Indonesia mendorong pertemuan yang berfokus pada tiga aspek antara lain pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan.

Forum ini dilaksanakan pada 10-11 Oktober 2023 di Nusa Dua, Bali. Diharapkan penyelenggaraan ini dapat dihadiri oleh perwakilan 51 negara kepulauan dan pulau, dengan target 25 kepala negara/pemerintahan dan 30-47 pejabat setingkat.