Selain insentif, pemerintah diminta dorong riset tembakau alternatif

id tembakau,likuit,Koalisi Indonesia Bebas TAR,tembakau alternatif,kena cukai,berita sumsel, berita palembang, antara palembang

Selain insentif, pemerintah diminta dorong riset tembakau alternatif

Dokumentasi - Petugas Kantor Bea dan Cukai memeriksa dan mendata cairan rokok elektrik (Vape Liquid) disalah satu outlet penjualan. ANTARA /Irfan Anshori.

Jakarta (ANTARA) - Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) menilai, selain insentif bagi pelaku industri tembakau alternatif, pemerintah juga perlu mendorong riset independen di dalam negeri terkait profil dan risiko dari produk tembakau alternatif tersebut.

Ketua KABAR Ariyo Bimmo mengatakan, hasil riset tersebut nantinya dapat menjadi acuan dalam mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan upaya mengurangi prevalensi merokok di Tanah Air.

"Pemerintah harus terbuka untuk menerapkan solusi ini (produk tembakau alternatif) sebagai pelengkap upaya yang telah ada. Cerita sukses dan presedennya telah ada. Yang perlu digarisbawahi, riset harus dilakukan secara independen, namun transparan dan partisipatif melibatkan juga konsumen, akademisi, dan dunia usaha," ujar Bimmo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Sejauh ini, menurut dia, program yang telah dijalankan pemerintah dalam menekan prevalensi merokok belum membuahkan hasil yang signifikan. Oleh sebab itu diperlukan solusi yang berbeda untuk mengurangi masalah merokok yang kompleksitasnya tinggi melalui dukungan penggunaan produk tembakau alternatif.

"Terbuka terhadap inovasi teknologi merupakan kunci. Praktek baik di negara-negara yang punya profil perokok serupa patut dijadikan pertimbangan," katanya.

Berkat penggunaan produk tembakau alternatif, Selandia Baru berhasil menurunkan prevalensi merokok hingga menjadi 12 persen pada 2020. Pada 2025, mereka menargetkan prevalensi merokok di bawah 5 persen.

Untuk menurunkan angka 65 juta perokok aktif di Indonesia, lanjutnya, tidak bisa dengan cara yang normatif.

“Kita harus lebih cerdas. Mitigasi risikonya lalu kurangi dampaknya," ujarnya.

Pemerintah diharapkan dapat bersikap terbuka dengan kehadiran produk yang menerapkan konsep pengurangan risiko seperti produk tembakau alternatif. Dukungan terhadap penggunaan produk tembakau altenatif, seperti produk tembakau dipanaskan, rokok elektrik, maupun snus, juga perlu diperkuat dengan insentif.

"Saya kira itu merupakan cara progresif yang justru membawa keberhasilan seperti halnya Selandia baru, Inggris, Jepang, dan negara-negara Skandinavia," kata Bimmo.