Palembang (ANTARA) - Perhimpunan petani kelapa Indonesia mendorong pembentukan unit pengolahan dan pemasaran kelapa (UPPK) segera terealisasi pada 2021 untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani dampak meningkatnya serapan lokal.
Wakil Ketua Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo) Muhammad Asri Lambo di Palembang, Kamis, mengatakan harga kelapa di Sumsel cukup sensitif dan sempat jatuh hingga Rp500 perbutir karena pengaruh kuota ekspor yang masih mendominasi dibandingkan serapan pasar lokal yang hanya mencapai 30 persen.
"Harga turun sebenarnya tidak akan terjadi jika ada perimbangan demand dari pasar lokal," ujarnya.
Sama seperti UPP Bokar pada komoditas karet, menurutnya UPP kelapa juga membantu petani memangkas rantai penjualan agar selisih harga lebih tinggi dibanding menjual ke perantara.
Selain itu UPPK lebih mengarahkan petani dalam pengolahan hilirisasi kelapa menjadi berbagai produk turunan, sehingga serapan kelapa untuk kebutuhan lokal semakin meningkat.
Produk turunan itu seperti minyak kelapa, arang, santan, nata de coco, sirup, alas kaki, bahan campuran kosmetik, asap cair dan gula kelapa.
Meningkatnya serapan berdampak pada harga kelapa di tingkat petani yang saat ini berada di kisaran Rp2.500 - Rp2.800 perbutirnya, harga tersebut dinilai sudah cukup bagus karena biaya produksi hanya Rp500 perbutir.
Selain stabilitas harga dan hilirisasi, keberadaan UPPK juga penting guna menarik minat petani milenial untuk menjaga keberlanjutan pertanian kelapa yang menurutnya sedang mengalami krisis regenerasi, padahal Indonesia memiliki potensi bonus demografi.
"UPPK ini arahnya modernisasi yang mengubah mindset bahwa pertanian kelapa itu tidak hanya jual buahnya saja, sekarang ada penggunaan teknologi untuk mengolahnya dan disinilah minat petani milenial itu dibutuhkan," katanya.
Sebab sekitar 80 persen dari 30.000 kepala keluarga petani kelapa di Sumsel saat ini sudah terbilang berumur dan dinilai cukup sulit diarahkan untuk hilirisasi kelapa, kata dia.
Sementara Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil (P2HP) Dinas Perkebunan Sumsel Rudi Arpian mengatakan pembentukan UPPK sudah direncanakan sejak Maret 2020, namun belum terealisasi karena terganjal payung hukum.
"Belum ada Permentan maupun Pergub tentang UPPK, jadi pemerintah daerah belum berani membentuknya," jelas Rudi.
Namun Disbun Sumsel mendorong agar pemerintah daerah khususnya Kabupaten Banyuasin agar membangun UPPK secara bertahap sembari menunggu payung hukum, sama seperti saat pembentukan UPPB komoditas karet yang kini sudah mencapai 267 unit di 14 kabupaten/kota sejak 2017.
