Kader desak Ketua PAN OKU mengundurkan diri

Baturaja (ANTARA Sumsel) - Sejumlah kader Partai Amanat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mendesak Ketua DPD Rusli Matdian agar mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai tidak dapat menjalankan tugas dengan baik.

"Kami harapkan agar Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Ogan Komering Ulu (OKU) Rusli Matdian dapat legowo mundur sebagai ketua partai karena cara itu lebih terhormat," kata Wakil Ketua Pengkaderan PAN OKU Rival Kaabah di Baturaja, Jumat.

Dia mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan mengingat sebagian besar kader PAN termasuk yang saat ini duduk di fraksi DPRD setempat sudah tidak mau lagi partai berlambang matahari terbit itu dipimpin oleh Rusli Matdian.

"Sekitar 80 persen kader mulai dari Pengurus Harian (PH) termasuk sembilan DPC yang menolak dilantik dan fraksi PAN di DPRD OKU meminta Rusli Matdian mundur dari jabatan ketua partai serta mendesak agar segera diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub)," ungkap Sekretaris Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) PAN OKU, Eko Wirawan didampingi Sekretaris DPD Iwan Setiawan saat dikonfirmasi secara terpisah menambahkan .

Eko mengungkapkan, gejolak seperti ini muncul karena ada dorongan murni dari arus bawah kader partai itu yang meminta dengan hormat agar Rusli Matdian mundur sebagai ketua DPD PAN OKU.

"Partai kami sekarang krisis kepemimpinan terlebih lagi hubungan pengurus dengan ketua sudah tidak harmonis. Kita khawatir, kalau ketua masih dipimpin Rusli Matdian, maka PAN OKU mengalami kemunduran dan kemungkinan besar tidak mendapat kusri di DPRD setempat pada pileg nanti," tegasnya.

Menurut dia, sejak Rusli Matdian menahkodai PAN, tidak ada lagi keharmonisan di internal partai berlambang matahari terbit di daerah itu.

"Rusli Matdian seolah berjalan sendiri dalam kepemimpinannya. Apalagi saat ini, bisa dibilang tidak ada lagi pengikut di belakangnya karena tidak menjalin komunikasi dengan para pengurus, terlebih pasca insiden Rakerda lalu," kata dia.

Untuk itu, kata dia, keinginan agar diadakan Musdalub oleh DPW PAN Sumsel, tidak berada dalam posisi tawar menawar lagi.

"Ini keinginan murni kami seluruh pengurus PAN di OKU. PAN tidak ada masalah atau cacat hukum dengan KPU. Dan memang secara hukum Pak Rusli sah sebagai ketua. Tapi ini adalah gerakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya," jelasnya.

Dia juga membantah, terkait kabar pemecatan sembilan pengurus DPC PAN OKU yang menolak dilantik dan mendesak diadakan Musdalub untuk mengganti ketua DPD PAN OKU.

"Kami menangkis isu pemecatan itu, kalau memang nanti ada pemecatan hal tersebut tentu tidak sah karena ketua partai tidak pernah berkomunikasi dengan pengurus harian apalagi menggelar rapat internal. Jadi keputusan beliau pecat memecat itu tidak bisa serta merta dilakukan," ujarnya.