Palembang (ANTARA Sumsel) - Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Selatan menilai dana bantuan sosial paling rawan disalahgunakan, karena itu menjadi fokus utama setiap melaksanakan pemeriksaan.
Ketua Tim Senior BPK Sumsel, Firman Nur Cahyadi, di Palembang, Sabtu mengatakan dana bantuan sosial (bansos) berada di urutan teratas rawan penyelewengan, selanjutnya pengadaan barang dan jasa di posisi kedua.
Karena itu, pemeriksaan dana bansos menjadi prioritas pertama yang mereka lakukan.
Menurut dia, hasil pemeriksaan tahun 2012 memang ditemukan sejumlah pemkab dan pemkot yang laporan dana bansosnya bermasalah.
Terhadap hasil pemeriksaan bermasalah itu, BPK telah memperingatkan.
Ia mengatakan, tentunya pemkab dan pemkot serta pemprov diminta memperbaiki hasil pemeriksanaan yang mereka sampaikan.
Proses perbaikan laporan tentu diiringi dengan rasionalisasi dana yang dihibahkan itu.
Dia menjelaskan, sampai kini pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan yang bermasalah.
Hal itu, sebagai langkah mendidik agar pelaporan disampaikan sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.
Sementara terkait dengan pemeriksanaan dana bansos Pemprov Sumsel sebesar Rp1,4 triliun yang sempat menjadi pemberitaan media, Firman menambahkan, pihaknya akan menyampaikan ekspos kepada masyarakat akhir tahun 2013.
Sesuai jadwal pemeriksaan APBD tahun 2013 tentunya dilakukan per triwulan dan disampaikan ke publik pada akhir tahun 2013.***2***
(T.KR-NE/B/M033/M033) 20-07-2013 18:18:08
Berita Terkait
BNI Sekuritas sarankan sisihkan dana THR untuk investasi di saham
Senin, 25 Maret 2024 16:32 Wib
Pinjaman dana online naik menjelang Lebaran, AFPI minta masyarakat bijak
Jumat, 22 Maret 2024 4:05 Wib
Sepanjang 2023, BPR Sumsel salurkan kredit Rp168 miliar
Selasa, 19 Maret 2024 22:30 Wib
Kejagung terima laporan dugaan korupsi pada LPEI dari Menkeu
Senin, 18 Maret 2024 12:29 Wib
Kejari Banyuasin tetapkan 2 tersangka kasus korupsi dana Korpri
Kamis, 14 Maret 2024 21:10 Wib
Baik Kelola TKD, OKI Raih 3 Award dari Kemenkeu
Rabu, 6 Maret 2024 13:00 Wib
Terjerat kasus dana desa mantan penjabat kades di OKU Timur ditangkap
Minggu, 3 Maret 2024 11:10 Wib
Kearifan lokal ringankan korban bencana kebakaran di Mukomuko
Sabtu, 24 Februari 2024 17:54 Wib