"Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.000, 1.100 desa nelayan, tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan," sambungnya.
Prabowo mengatakan satu kampung nelayan diperkirakan dihuni oleh sekitar 2.000 kepala keluarga. Jika setiap keluarga terdiri dari lima orang, maka satu desa nelayan dapat dihuni oleh sekitar 5.000 jiwa. Dengan demikian, 600 kampung nelayan dapat memberikan tempat tinggal dan penghidupan layak bagi sekitar 5 juta warga pesisir.
Prabowo menyebut pengembalian uang Rp13 triliun ini menggambarkan besarnya potensi dana yang nyaris hilang akibat penyelewengan di sektor sumber daya alam, khususnya kelapa sawit.
Presiden menilai penyimpangan itu terjadi karena kewajiban perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tidak dijalankan.
"Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya," ujarnya.
Kepala Negara pun menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran Kejaksaan Agung yang telah bekerja keras dalam menangani kasus korupsi, manipulasi, dan penyelewengan.
"Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih, bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan," kata Prabowo.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Prabowo: Rp13 Triliun bisa untuk 8.000 sekolah dan 600 kampung nelayan
