"Menyelesaikan ini butuh layanan afirmatif dengan metode jemput bola. Bagaimana mungkin warga yang jelas menjadi korban bencana akan memikirkan di mana dokumennya saat musibah terjadi, korban tidak harus datang ke tempat pelayanan, sebaliknya harus didatangi," kata dia.
Ia menegaskan untuk semua program infrastruktur dan bantuan itu minimal masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam mendapatkan informasi memadai tentang bantuan yang seharusnya mereka terima.
Ia menyatakan keharusan kepastian kapan layanan itu didapat masyarakat.
Ia menjelaskan sudah ada program strategis dari pemerintah pusat dan Presiden untuk sawah, rumah, sekolah, jembatan, dan lainnya.
"Tapi kapan diterima masyarakat, ini yang harus dijelaskan dan diketahui warga, kami mendorong penyelesaiannya," kata dia.
Ia mencontohkan bantuan Rp11 miliar untuk cetak sawah atau penambahan lahan baku yang hingga saat ini terkendala masalah teknis di Dinas Pertanian Sumbar.
"Info yang kami terima Rp11 miliar untuk cetak sawah dari provinsi masih melakukan tahapan teknis. Ini kami minta dipercepat, warga jangan sampai kehilangan kepercayaan kepada pemerintah," katanya.
