“Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel selalu berpartisipasi pada survei tersebut dengan melibatkan berbagai responden meliputi pegawai internal, pengguna layanan, mitra kerja sama, vendor pengadaan, auditor BPK, BPKP, Ombudsman, akademisi, hingga asosiasi pengusaha,” ujar Ilham.
Berdasarkan hasil resume SPI, upaya pencegahan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM pada 2023 mencapai angka 71,92 atau rentan, serta masih di atas rata-rata nasional yakni 71.
Angka tersebut masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku anti korupsi ketika berhubungan dengan instansi.
Berdasarkan hasil survei tersebut, ada beberapa area rawan pungli yakni dalam pelayanan publik, pengadaan barang/jasa, dan perizinan.
"Saya dan jajaran berkomitmen melawan pungli dengan meningkatkan integritas pegawai, penerapan SOP layanan, sistem reward dan punishment dalam pembinaan dan pengawasan, serta membuat inovasi digital sehingga mengurangi celah-celah pungli,” jelas Ilham.
