Bea dan Cukai menjadi sorotan publik khususnya di media sosial, terkait pengiriman sejumlah barang dari luar negeri.
Peristiwa yang cukup menyita perhatian publik, antara lain soal denda terhadap produk sepatu yang dipesan seorang konsumen dari luar negeri, pengiriman barang hibah berupa keyboard untuk sekolah luar biasa (SLB), produk mainan robot koleksi milik YouTuber, hingga bea masuk untuk peti jenazah.
Lebih jauh terkait pertemuannya dengan Presiden, Sri Mulyani menyampaikan bahwa agenda utama dirinya adalah ingin melaporkan perjalanan selama 10 hari lalu ke berbagai pertemuan.
“Saya ingin melaporkan perjalanan selama kemarin 10 hari ya di berbagai pertemuan dari Islamic Development Bank, dari OECD, Asian Development Bank dan teman teman investor. Melaporkan mengenai pembicaraan di sana, perkembangan dari pembahasan substansi yang penting yang relevan untuk penyusunan APBN kita,” jelas dia.
Dia mengatakan pekan depan dirinya akan mewakili pemerintah dalam membahas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 dengan dengan DPR RI.
“Jadi ini juga untuk memberikan update kepada Bapak Presiden mengenai kondisi perekonomian terkini dan hasil dari perjalanan kemarin, serta persiapan untuk pembahasan dengan DPR minggu depan,” kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sri Mulyani laporkan kepada Presiden sorotan publik terhadap Bea Cukai
Berita Terkait
Pemprov Sumsel luncurkan aplikasi pengelolaan keuangan BLUD
Senin, 18 November 2024 19:52 Wib
Gubernur Sumsel sebut pengelolaan keuangan daerah fokus pelayanan publik
Selasa, 12 November 2024 20:44 Wib
SuperApp BYOND by BSI beri layanan keuangan komprehensif yang aman
Senin, 11 November 2024 21:28 Wib
Menteri Keuangan pangkas 50 persen anggaran dinas kementerian/lembaga
Senin, 11 November 2024 15:17 Wib
Digitalisasi penting, tapi bijak kelola keuangan lebih penting
Rabu, 6 November 2024 11:49 Wib
Anak muda perlu pahami pengelolaan keuangan demi hindari pinjol ilegal
Selasa, 22 Oktober 2024 11:32 Wib
Profil Sri Mulyani, Menteri Keuangan di tiga periode pemerintahan
Senin, 21 Oktober 2024 11:47 Wib
Lindungi konsumen, OJK cabut izin 15 BPR dan BPRS
Senin, 14 Oktober 2024 8:33 Wib