OKU Timur terapkan Merdeka Belajar
Martapura (ANTARA) - Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di seluruh satuan pendidikan jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di daerah itu.
"Pada tahun ajaran baru 2023/2024 semua SD dan SMP negeri maupun swasta di OKU Timur sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar," kata Pelaksana Tugas Kasi Kurikulum Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan OKU Timur Sunardi di Martapura, Selasa.
Dia mengemukakan, kurikulum Merdeka Belajar diterapkan di 394 SD negeri dan swasta serta 92 sekolah SMP negeri dan swasta yang tersebar di 20 kecamatan di OKU Timur.
Hanya saja penerapan kurikulum ini tidak dilakukan secara penuh di semua sekolah, melainkan secara bertahap.
"Sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka belajar pada tahun ini hanya berlaku untuk kelas 1 dan 4 SD serta kelas 7 di SMP," jelasnya.
Dalam penerapannya, kata dia, satuan pendidikan menggunakan dua jalur yaitu melalui Program Sekolah Penggerak (PSP) yang melibatkan seleksi dari Kemendikbud RI.
Kemudian, melalui jalur Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang didampingi oleh Kemendikbud melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumsel.
"Untuk yang bukan sekolah penggerak mereka menerapkan kurikulum merdeka belajar secara mandiri. Namun, para guru dapat mengikuti program ini melalui platform merdeka belajar yang disediakan Kemendikbud secara daring," ujarnya.
Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati serta mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa.
Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim mengatakan bahwa Merdeka Belajar merupakan konsep pengembangan pendidikan di mana seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi agen perubahan (agent of change).
Para pemangku kepentingan tersebut meliputi keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia industri, dan masyarakat.
Ada tiga indikator keberhasilan program Merdeka Belajar yang digagas kementerian yakni partisipasi siswa-siswi dalam pendidikan Indonesia yang merata, pembelajaran yang efektif, dan tidak adanya ketertinggalan anak didik.
"Pada tahun ajaran baru 2023/2024 semua SD dan SMP negeri maupun swasta di OKU Timur sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar," kata Pelaksana Tugas Kasi Kurikulum Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan OKU Timur Sunardi di Martapura, Selasa.
Dia mengemukakan, kurikulum Merdeka Belajar diterapkan di 394 SD negeri dan swasta serta 92 sekolah SMP negeri dan swasta yang tersebar di 20 kecamatan di OKU Timur.
Hanya saja penerapan kurikulum ini tidak dilakukan secara penuh di semua sekolah, melainkan secara bertahap.
"Sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka belajar pada tahun ini hanya berlaku untuk kelas 1 dan 4 SD serta kelas 7 di SMP," jelasnya.
Dalam penerapannya, kata dia, satuan pendidikan menggunakan dua jalur yaitu melalui Program Sekolah Penggerak (PSP) yang melibatkan seleksi dari Kemendikbud RI.
Kemudian, melalui jalur Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang didampingi oleh Kemendikbud melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumsel.
"Untuk yang bukan sekolah penggerak mereka menerapkan kurikulum merdeka belajar secara mandiri. Namun, para guru dapat mengikuti program ini melalui platform merdeka belajar yang disediakan Kemendikbud secara daring," ujarnya.
Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati serta mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa.
Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim mengatakan bahwa Merdeka Belajar merupakan konsep pengembangan pendidikan di mana seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi agen perubahan (agent of change).
Para pemangku kepentingan tersebut meliputi keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia industri, dan masyarakat.
Ada tiga indikator keberhasilan program Merdeka Belajar yang digagas kementerian yakni partisipasi siswa-siswi dalam pendidikan Indonesia yang merata, pembelajaran yang efektif, dan tidak adanya ketertinggalan anak didik.