Cegah Corona, manajemen PLTU Banjarsari patuhi tidak datangkan tenaga ahli dari luar Lahat

Lahat (ANTARA) - Manajemen PT Bukit Pembangkit Innovative (PT BPI) selaku pemilik PLTU Banjarsari, Lahat, Sumatera Selatan, menyanggupi instruksi dari pemerintah kabupaten setempat yang melarang mendatangkan tenaga ahli perawatan pembangkit dari luar daerah.

EVP PLTU Banjarsari Rahmad Qodriansyah di Lahat, Selasa, mengatakan keputusan ini berdasarkan hasil rapat dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lahat.

Perusahaannya diminta mengoptimalkan tenaga kerja yang saat ini sudah berada di Lahat untuk mencegah penyebaran virus corona.

“Kami bersifat proaktif dan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan Gugus Tugas,” kata Rahmad.

Sebelumnya, manajemen perusahaan proaktif melaporkan kebutuhan tenaga ahli tersebut kepada Gugus Tugas untuk pemeliharaan rutin pembangkit PLTU Banjarsari.

Perawatan ini sudah dijadwalkan PT PLN UIP3BS agar tidak terjadi perawatan yang dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan oleh pembangkit-pembangkit listrik di Sumatera. Selain itu, penjadwalan ini juga menghindari berhentinya operasional pembangkit dalam waktu bersamaan dan berdurasi lama.

Baca juga: PTBA siap pasok batu bara PLTU Banjarsari

Sebenarnya, ia melanjutkan, penggunaan tenaga kerja bersertifikasi ini sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral demi memenuhi standarisasi keandalan listrik.

Hanya saja, tenaga ahli itu tidak seluruhnya berada di Lahat.

Untuk itu, manajemen PLTU Banjarsari akan melaporkan mengenai hal ini ke Kementerian ESDM mengingat pembangkit ini menyuplai kebutuhan listrik di Sumatera.

Apalagi, di saat pandemi ini, PLTU Banjarsari diminta menjaga keandalan listrik mengingat menjadi pemasok energi untuk tempat pelayanan kesehatan, Puskesmas, Posko Kesehatan, rumah sakit, serta rumah sakit darurat yang disiapkan khusus untuk merawat pasien terjangkit virus corona.

Melalui jaringan interkoneksi transmisi SUTET 275 kV yang dimiliki PT PLN, daya listrik tersebut juga didistribusikan ke semua kabupaten/kota di Sumatera yang mengalami kekurangan daya. Sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir, terutama untuk provinsi yang mengalami divisit daya.