Tiga pakar nilai pemerintah dapat pertimbangkan bangun PLTN

Minggu, 15 Februari 2026 21:07 WIB

Ilustrasi - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). ANTARA/Pixabay/pri.

Jakarta (ANTARA) - Tiga pakar dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia memandang pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat mempertimbangkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Pakar energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan, Andi Jumardi, menjelaskan PTLN dapat dipertimbangkan oleh pemerintah sebab nuklir dinilai menjadi energi masa depan yang sangat ekonomis.

“Apalagi untuk negara dengan populasi besar seperti Indonesia, karena harganya relatif lebih murah dibanding energi fosil,” ujar Andi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Selain itu, dia memandang Indonesia mampu mengembangkan energi nuklir karena memiliki sumber daya manusia yang kompeten.

“Kalau dari riset yang pernah saya lakukan, sumber daya manusia kita sangat kompeten untuk pengembangan energi nuklir,” katanya.

Sementara itu, dia menjawab kekhawatiran terulangnya kecelakaan nuklir di Fukushima dengan mengatakan teknologi terus berkembang untuk mengantisipasi risiko serupa pada masa depan.

Berikutnya, pakar energi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Ary Krishna Putra, mengatakan pemerintah perlu mengembangkan energi nuklir karena lebih unggul dari sumber energi konvensional.

“PLTN itu unggul dari sisi densitas energi. Dengan bahan bakar yang sangat kecil, kita bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan stabil,” kata dia.

Selain itu, dia mengatakan PLTN dari sisi emisi termasuk sumber energi bersih, dan relevan dengan target penurunan emisi nasional.

“Secara proses, nuklir itu bersih. Tidak ada emisi karbon, karena yang ada hanya panas untuk memutar turbin,” ujarnya.

Walaupun demikian, dia mengatakan pengembangan PLTN di Indonesia memiliki tantangan pada penentuan lokasi, kesiapan infrastruktur, dan integrasi dengan kawasan industri.

Sementara guru besar ilmu Operasi Sistem Tenaga dan Pasar Ketenagalistrikan Universitas Hasanuddin, Prof Muhammad Bachtiar Nappu, mengatakan, pemerintah dapat mempertimbangkan membangun PLTN dalam bentuk small modular reactor (SMR).

Menurut dia, teknologi SMR lebih cocok bagi Indonesia sebagai negara kepulauan karena kapasitasnya lebih kecil dan fleksibel dibanding PLTN konvensional.

Ia menjelaskan reaktor modular tersebut dapat dibangun bertahap sesuai kebutuhan daerah, terutama untuk memperkuat elektrifikasi wilayah terpencil.

“Lebih baik dibangun yang small (kecil, red.) ini daripada PLTN konvensional. Karena PLTN konvensional minimal kapasitasnya 1.000 MegaWatt, tetapi kalau small, misalnya 50 MW,” ujar dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Tiga pakar nilai pemerintah dapat pertimbangkan bangun PLTN