Pemerintah bentuk tim percepatan pembangunan PLTN, diketuai Luhut
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan pihaknya telah selesai membuat draft penyusunan Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) sebagai tim percepatan persiapan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.
Djoko menjelaskan, pembentukan NEPIO merupakan satu dari 19 syarat bagi Indonesia untuk bisa melakukan komersialisasi nuklir sebagaimana rekomendasi International Energy Agency (IEA).
"Rekomendasi IEA, untuk komersialisasi nuklir kita harus memenuhi 19 persyaratan, 16 (persyaratan) kita sudah (penuhi), 3 lagi salah satunya NEPIO, kemudian dukungan stakeholder dan satu lagi kebijakan pemerintah," ungkapnya dalam konferensi pers capaian sektor ESDM 2023 dan Program Kerja 2024 di Jakarta, Rabu.
Djoko menuturkan, DEN juga telah berkirim surat ke Ketua DEN, yakni Presiden dan Wakil Presiden, terkait pembentukan NEPIO dan pembangunan nuklir.
Organisasi tersebut akan bertanggung jawab kepada Presiden RI dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan PLTN untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi tahun 2060.
Djoko menjelaskan, pembentukan NEPIO merupakan satu dari 19 syarat bagi Indonesia untuk bisa melakukan komersialisasi nuklir sebagaimana rekomendasi International Energy Agency (IEA).
"Rekomendasi IEA, untuk komersialisasi nuklir kita harus memenuhi 19 persyaratan, 16 (persyaratan) kita sudah (penuhi), 3 lagi salah satunya NEPIO, kemudian dukungan stakeholder dan satu lagi kebijakan pemerintah," ungkapnya dalam konferensi pers capaian sektor ESDM 2023 dan Program Kerja 2024 di Jakarta, Rabu.
Djoko menuturkan, DEN juga telah berkirim surat ke Ketua DEN, yakni Presiden dan Wakil Presiden, terkait pembentukan NEPIO dan pembangunan nuklir.
Organisasi tersebut akan bertanggung jawab kepada Presiden RI dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan PLTN untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi tahun 2060.