Palembang (ANTARA News Sumsel) - Penetapan Upah Minimum Provinsi di Sumatera Selatan menunggu Surat Keputusan Gubernur untuk dijadikan patokan para pemangku kepentingan dunia usaha.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Koimudin di Palembang, Kamis, mengatakan, UMP sudah diputuskan bersama Dewan Pengupahan sebesar Rp2.804.453 atau naik 8,03 persen dari besaran upah yang diberikan tahun 2018 yakni Rp2.595.995.
Penetapan tersebut sesuai dengan petunjuk formula perhitungan dari Pemerintah Pusat, yang salah satunya berdasarkan besaran inflasi dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Hasil perhitungan tersebut sudah kami ajukan ke Biro Hukum untuk selanjutnya diteruskan menjadi Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel," kata dia.
SK tersebut, kata dia, nantinya akan menjadikan rujukan bagi pemerintah dan dewan pengupahan di kabupaten/kota dalam menentukan besaran upah di wilayah masing-masing.
"Mungkin paling lama dalam satu dua hari ini SK-nya sudah ditandatangani Gubernur," kata dia.
Koimudin mengatakan, jika ada perusahaan atau pemberi kerja yang keberatan atas penetapan besaran UMP ini maka dapat melampirkan surat pernyataan penangguhan upah kepada dewan pengupahan setempat.
Akan tetapi, surat tersebut harus dibuktikan melalui kesepakatan bersama antara perusahaan dan pekerja.
"Hanya saja pernyataan penangguhan upah itu hanya berlaku paling lama enam bulan. Setelah itu perusahaan wajib mengikuti aturan yang sudah ditetapkan," kata dia.
Ia menegaskan jika kedapatan dan terbukti tidak memberlakukan upah sesuai dengan besaran minimal yang ditentukan tersebut.
"Sanksinya ada ancaman pidana hingga denda sesuai peraturan. Lalu, kami juga dapat merekomendasikan untuk pencabutan izin usaha tersebut," kata dia.
Berita Terkait
Upah Minimum Provinsi 2024
Selasa, 28 November 2023 12:23 Wib
UMK OKU 2024 naik jadi Rp3,456 juta
Senin, 27 November 2023 14:10 Wib
Para gubernur diingatkan untuksegera menetapkanupah minimum
Selasa, 21 November 2023 11:11 Wib
Apindo: ketentuan upah minimum harus dilandasi semangat bangun Indonesia
Senin, 13 November 2023 14:48 Wib
Menaker: Upah minimum naik menyusul terbitnya aturan baru pengupahan
Sabtu, 11 November 2023 9:20 Wib
BNI siapkan infrastruktur dukung penerapan aturan modal minimum OJK
Jumat, 11 Agustus 2023 10:53 Wib
Disnaker OKU ingatkan perusahaan terapkan UMP
Selasa, 7 Maret 2023 17:48 Wib
UMK OKU Timur 2023 ditetapkan Rp3.464.303
Senin, 16 Januari 2023 14:44 Wib