"Single land registration system" solusi pertanahan di Indonesia

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyatakan pelaksanaan program "Single Land Registration System" atau sistem pendaftaran tanah terpadu akan menjadi solusi persoalan pertanahan Nusantara.

"(Ini menjadi solusi) karena melakukan 'single registration' berdasarkan persil," kata Sofyan Djalil dalam acara jumpa pers 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla di Gedung III, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.

Menurut Sofyan, dengan melakukan sistem pendaftaran tanah tersebut maka ke depannya, dengan meng-klik NIK seseorang, maka juga dapat diketahui di mana saja tanah atau lahan yang menjadi milik dari orang tersebut.

Dengan demikian, menurut dia, maka sistem yang berkeadilan sesuai dengan visi pemerintah yang Indonesia sentris juga akan lebih mudah diterapkan ke depannya.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa pada tahun lalu, pihaknya berhasil mendaftarkan sertifikat hingga 5,4 juta bidang, dan pada tahun ini sekitar 7 juta bidang, serta tahun depan ditargetkan 9 juta bidang.

Menteri ATR juga berpendapat bahwa pelayanan di kantor-kantor BPN hingga ke daerah-daerah sudah jauh lebih baik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada masyarakat penerima sertifikat hak atas tanah untuk berhati-hati saat "menyekolahkan" atau mengagunkan sertifikat untuk dana pinjaman.

"Tapi hati-hati kalau mau pinjam uang ke bank, tolong dihitung, tolong dikalkulasi bisa mengangsur ga setiap bulan," kata Jokowi saat sambutan acara penyerahan puluhan ribu sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Marunda, Cilincing, Jakarta pada Rabu (17/10).

Presiden mengingatkan agar dana yang didapat dari pinjaman itu digunakan bagi hal-hal yang produktif.

Kepala Negara meminta masyarakat untuk tidak membeli kendaraan bagi keinginan konsumtif dari dana pinjaman pokok.

"Jadi kalau pinjam ke bank dapat 300 juta, gunakan seluruhnya untuk modal usaha, gunakan seluruhnya untuk modal investasi, gunakan seluruhnya untuk modal kerja," ucap Presiden saat mengajak masyarakat berhati-hati dalam mengagunkan sertifikat.

Jokowi menjelaskan masyarakat dapat membeli kendaraan yang diinginkan dari hasil keuntungan usaha mereka.