Bupati: Prioritaskan lulusan IPDN jadi lurah

Baturaja (ANTARA Sumsel) - Bupati Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Kuryana Azis mengungkapkan, pihaknya memprioritaskan alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk menjabat lurah dan camat.

"Kita tidak mengecilkan sarjana atau alumni lulusan perguruan tinggi di luar IPDN. Bukan karena saya alumni pamong praja, tapi ini kenyataannya yang pada umumnya alumninya siap pakai," kata Kuryana pada silaturahim dengan tim IPDN di rumah dinas bupati di Baturaja, Jumat.

Bupati mengatakan bahwa Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengakui kemampuan para alumni pamong praja yang dididik sebagai seorang pemimpin dan memahami tentang sistem pemerintahan.

"Gubernur pada beberapa pertemuan bahkan mengirim surat untuk memanfaatkan alumni-alumni pamong praja. Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU) telah memanfaatkan," katanya.

Para alumni telah diberdayakan sebagaimana mestinya, mulai staf bupati atau ajudan. Di samping mengisi jabatan lainnya eselon IV, III dan II, begitu juga untuk kedudukan lurah dan damat," jelas Kuryana alumni APDN (sekarang IPDN) 1981 ini.

Kendati demikian, Kuryana juga tetap memaksimalkan tenaga PNS di luar alumni pamong praja yang memang secara integritas dan kompetensi bagus, maka dipercayakan untuk menduduki posisi strategis di Pemkab OKU.

"Khusus untuk tenaga teknis dan lainnya, tetap kita mengandalkan lulusan perguruan tinggi lainnya. Kita tetap berimbang, dan melihat kemampuannya juga. Jadi tidak serta merta alumni pamong praja kita paksakan untuk mengisi posisi di luar kemampuannya," katanya.

Dia atas nama Pemkab OKU berkeinginan mengirimkan alumni maupun yang bukan untuk dapat menimba ilmu pasca sarjana di IPDN.

"Siapapun orangnya sepanjang ada kemauan saya tidak akan menghalangi. Bahkan, saya akan mendorong supaya SDM kita mempuni dan akan berdampak pada kemajuan pembangunan daerah dari segara bidang," katanya.

Ketua rombongan IPDN Prof DR Cahya Supriyatna mengatakan, berbagai perbaikan terus dilakukan di lembaga pendidikan milik negara tersebut.

Menurut dia, banyak pejabat negara yang menimba ilmu pada jenjang pendidikan tinggi lanjutan yakni S2 (Magister) atau S3 (Doktor).

"Ke depan, IPDN akan terus meningkatkan kualitas dengan mengedepankan kebutuhan pemerintah daerah, karenanya kunjungan silaturahmi kami ke daerah untuk menyerap dan meminta masukan dari pemerintah terhadap lembaga ini," katanya.

IPDN memiliki 10 program pendidikan (prodi) terdiri atas tiga Prodi Politik Pemerintahan dan tujuh Prodi Manajemen Pemerintahan dengan strata kelulusan lima Prodi S1 dan lima Prodi D4.

Selanjutnya IPDN juga intensif mendirikan dua prodi baru, yakni Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Prodi Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran.