KPU: mediasi caleg Golkar tak pengaruhi DCT

Jumat, 7 Februari 2014 23:22 WIB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Antarasumsel.com/Grafis)

Musirawas (ANTARA Sumsel) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan memprediksi rencana mediasi calon legislatif Partai Golkar tidak akan mempengaruhi Daftar Calon Tetap.

Sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) bahwa daftar calon tetap (DCT) yang sah adalah versi Hj Lilly Martiani Ridwan bukan versi Eliyanto, kata Divisi Humas KPU Kabupaten Musirawas Sufriyadi, Jumat.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu KPU pusat bersama dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia akan melakukan mediasi, untuk membahas DCT Partai Golkar yang sebelumnya terdapat dua versi dan sempat mengalami pergantian.

Tujuan mediasi itu, kata dia, belum diketahui secara jelas dan tidak akan berpengaruh pada penetapan DCT bagi Caleg Partai Golkar versi ketua DPD Musirawas Lilly Martiani Ridwan.

Pihak KPU Musirawas sebelumnya telah melakukan verifikasi DCT ke KPU Pusat, namun ini sifatnya hanya pengecekan surat suara dan data Caleg.

Untuk mengetahui apakah masih terdapat kesalahan, seperti dalam penulisan nama, jika terjadi kesalahan dapat segera diperbaiki, bukan melakukan mediasi tentang caleg Partai Golkar, jelasnya.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Agus Salim mengharapkan, KPU segera melakukan validasi terhadap caleg Partai Golkar tersebut karena waktu Pemilu makin dekat.

Panwaslu sebelumnya telah memproses Daftar Calon Tetap Partai Golkar versi usulan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kabupaten Musirawas Lilly Martiani Ridwan.

Hal itu dilakukan, sejak disahkan oleh KPU Sumatera Selatan beberapa waktu lalu, sedangkan hingga saat ini belum ada komplin dari Ketua DPD Musirawas versi Ketua Eliyanto.

Terkait ada komplin dari Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan, pihaknya juga mengaku belum menerima surat tersebut dan tidak akan banyak komentar masalah itu karena sudah kewenangan KPU provinsi dan pusat.

"Kami bekerja sesuai dengan kinerja sebagai pengawasan, jadi tidak bisa berkomentar banyak karena masalah internal Partai Golkar," katanya.