Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan bahwa Indonesia tidak mengeluarkan sepeser pun biaya dalam proyek pengadaan pesawat tanpa awak (drone) hibah dari Uni Emirat Arab.
"Pak Prabowo menjelaskan karena skema ini adalah skema hibah, skema ini tidak memberatkan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) kita," kata Bobby ditemui di Slipi, Jakarta Barat, Kamis.
Hal itu, kata Bobby, adalah hal penting yang dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, Rabu (26/2).
DPR RI tidak ingin sampai terjadi proyek hibah yang mengeluarkan biaya-biaya yang sangat besar kendati belum pernah dianggarkan dalam APBN.
Baca juga: Pengelola Bandara desak pemerintah untuk pertegas regulasi drone
Bobby mengatakan berdasarkan penyampaian dari Wakil Menhan RI Wahyu Sakti Trenggono dalam RDP Komisi I Rabu lalu bahwa tidak ada penambahan biaya ataupun pergeseran alokasi anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2020.
"Jadi murni (drone) itu hibah operasional," kata Bobby.
Baca juga: Kemenhub nilai keberadaan drone mengkhawatirkan
Bobby tidak menjelaskan secanggih apa drone yang dihibahkan UEA kepada Indonesia nanti, namun drone tersebut dipastikan merupakan unit baru yang tidak hanya dihibahkan kepada Indonesia melainkan juga kepada negara lainnya.
"Drone produksi di Washington DC, Bingen kalau tidak salah nama perusahaannya, dan dibagikan kepada empat negara," kata Bobby.
Adapun DPR RI memberikan persetujuan kepada pemerintah menerima hibah dari Amerika Serikat dalam bentuk Scan Eagle UAV sebanyak 14 unit dan upgrade Helicopter Bell 412 Equipment sebanyak tiga unit.
Bobby menjelaskan bahwa selain Indonesia, yang mendapat hibah drone itu antara lain Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
Baca juga: Panglima : Drone CH4 jadi pembeda peringatan HUT Ke-74 TNI
Adapun drone hibah tersebut disampaikan bukan jenis drone bersenjata namun drone aerial untuk kebutuhan pemetaan wilayah.
"Itu semua Angkatan Laut yang mengoperasikan, dan nanti ada protokol yang memastikan kerahasiaan atas data-data penggunaan drone itu tidak pergi ke tempat lain," ujar Bobby.
"Pak Prabowo menjelaskan karena skema ini adalah skema hibah, skema ini tidak memberatkan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) kita," kata Bobby ditemui di Slipi, Jakarta Barat, Kamis.
Hal itu, kata Bobby, adalah hal penting yang dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, Rabu (26/2).
DPR RI tidak ingin sampai terjadi proyek hibah yang mengeluarkan biaya-biaya yang sangat besar kendati belum pernah dianggarkan dalam APBN.
Baca juga: Pengelola Bandara desak pemerintah untuk pertegas regulasi drone
Bobby mengatakan berdasarkan penyampaian dari Wakil Menhan RI Wahyu Sakti Trenggono dalam RDP Komisi I Rabu lalu bahwa tidak ada penambahan biaya ataupun pergeseran alokasi anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2020.
"Jadi murni (drone) itu hibah operasional," kata Bobby.
Baca juga: Kemenhub nilai keberadaan drone mengkhawatirkan
Bobby tidak menjelaskan secanggih apa drone yang dihibahkan UEA kepada Indonesia nanti, namun drone tersebut dipastikan merupakan unit baru yang tidak hanya dihibahkan kepada Indonesia melainkan juga kepada negara lainnya.
"Drone produksi di Washington DC, Bingen kalau tidak salah nama perusahaannya, dan dibagikan kepada empat negara," kata Bobby.
Adapun DPR RI memberikan persetujuan kepada pemerintah menerima hibah dari Amerika Serikat dalam bentuk Scan Eagle UAV sebanyak 14 unit dan upgrade Helicopter Bell 412 Equipment sebanyak tiga unit.
Bobby menjelaskan bahwa selain Indonesia, yang mendapat hibah drone itu antara lain Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
Baca juga: Panglima : Drone CH4 jadi pembeda peringatan HUT Ke-74 TNI
Adapun drone hibah tersebut disampaikan bukan jenis drone bersenjata namun drone aerial untuk kebutuhan pemetaan wilayah.
"Itu semua Angkatan Laut yang mengoperasikan, dan nanti ada protokol yang memastikan kerahasiaan atas data-data penggunaan drone itu tidak pergi ke tempat lain," ujar Bobby.