Wapres harap kepemimpinan Setya Novanto ciptakan stabilitas
Selasa, 17 Mei 2016 13:15 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Bojonegoro (ANTARA Sumsel) - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap kepemimpinan Setya Novanto di Partai Golkar dapat mewujudkan stabilitas politik dan ikut bersama Pemerintah dalam pembangunan bangsa.
"Tujuan Pemerintah ialah stabilitas politik, (dan) ikut bersama-sama membangun bangsa. Oleh karena itu, Golkar tentu kita harapkan dapat menjadi bagian dari upaya itu," kata Wapres Jusuf Kalla usai menghadiri Apel Bela Negara di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa.
Dengan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang notabene memiliki catatan kejahatan dalam dugaan kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodon dan Wakil Presiden,maka Jusuf Kalla mengatakan itu merupakan masalah pribadi.
"Ya, cara berdemokrasi dengan hukum tentu ada perbedaan, ada juga hal yang saling terkait. Tetapi itu nanti masalah pribadi lah," tambahnya.
Soal potensi adanya jatah kursi menteri di Kabinet Kerja untuk Partai Golkar, Wapres mengatakan hal itu belum dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo.
"Soal itu, belum ada. Tidak ada membicarakan itu. Tentu, siapa saja punya peluang tetapi belum sampai tahap (pembicaraan) itu," katanya.
Jusuf Kalla menilai proses penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, yang berlangsung sejak Sabtu (14/5), menunjukkan dinamika politik demokratis dalam tubuh partai tersebut.
"Tujuan Pemerintah ialah stabilitas politik, (dan) ikut bersama-sama membangun bangsa. Oleh karena itu, Golkar tentu kita harapkan dapat menjadi bagian dari upaya itu," kata Wapres Jusuf Kalla usai menghadiri Apel Bela Negara di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa.
Dengan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang notabene memiliki catatan kejahatan dalam dugaan kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodon dan Wakil Presiden,maka Jusuf Kalla mengatakan itu merupakan masalah pribadi.
"Ya, cara berdemokrasi dengan hukum tentu ada perbedaan, ada juga hal yang saling terkait. Tetapi itu nanti masalah pribadi lah," tambahnya.
Soal potensi adanya jatah kursi menteri di Kabinet Kerja untuk Partai Golkar, Wapres mengatakan hal itu belum dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo.
"Soal itu, belum ada. Tidak ada membicarakan itu. Tentu, siapa saja punya peluang tetapi belum sampai tahap (pembicaraan) itu," katanya.
Jusuf Kalla menilai proses penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, yang berlangsung sejak Sabtu (14/5), menunjukkan dinamika politik demokratis dalam tubuh partai tersebut.
Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor : Ujang
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Wagub Sumsel targetkan Jembatan Musi V beroperasi saat arus mudik Lebaran 2026
07 February 2026 17:37 WIB
Jaksa tuntut eks Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda dihukum 8,5 tahun penjara
21 January 2026 6:19 WIB
Mantan Wakil Wali Kota Palembang jalani sidang perdana, jaksa sebut gunakan dana PMI untuk keperluan pribadi
30 September 2025 16:19 WIB
KPK perpanjang penahanan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer
11 September 2025 11:54 WIB