Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan mengapresiasi kabupaten dan kota di provinsi setempat yang telah membentuk pos bantuan hukum (posbankum) di tingkat desa dan kelurahan. ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan membina sekitar 200 orang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang tersebar di 17 kabupaten/kota dalam Provinsi Sumsel, hingga Februari ...
Sekitar 100 kepala desa (kades) dan lurah di Sumatera Selatan (Sumsel) dipersiapkan untuk mengikuti seleksi Paralegal Justice Award (PJA) 2025 yang digelar Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) ...
Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan (Sumsel) pada Februari 2025 melakukan harmonisasi Peraturan Wali Kota (Perwali) Palembang tentang pengangkatan dan pemberhentian ...
Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatanmembangun budaya kesadaran hukum masyarakat di 17 kabupaten/kota dalam provinsi Sumsel, agar patuh hukum. Untuk membangun ...
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan Agato PP Simamora memberikan pengarahan kepada kepala desa (kades) dan lurah di 17 kabupaten dan kota dalam provinsi setempat untuk ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan mengajak lurah dan kepala desa (kades) yang ada di 17 kabupaten dan kota dalam provinsi setempat mengikuti Paralegal Justice ...
Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) OKU Selatan tentang Penghasilan Tetap Perangkat Desa. "Pada pekan ...
Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan mengharmonisasi lima rancangan peraturan daerah (Raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (Raperkada) Kabupaten Ogan Komering ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan pada 2025 tetap memberikan bantuan hukum gratis kepada warga miskin di 17 kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel. "Bantuan hukum ...