"Kami memberi apresiasi kepada pimpinan dan pegawai Kanwil Kemenkumham Sumsel, serta jajaran di Pemasyarakatan dan Imigrasi serta mendukung berbagai upaya peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya menanggapi masalah kelebihan penghuni lapas dari kapasitas daya tampung, pihaknya telah melakukan berbagai upaya konkrit terkait mengatasi over capacity.
“Per 6 Desember 2024, kondisi over capacity mencapai angka 120 persen dimana kapasitas hanya dapat menampung 7.088 WBP, melebihi total penghuni yang saat ini berjumlah 15.583 orang," katanya.
Kami optimalkan pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan,” lanjut Ilham.
Sementara mengenai pelayanan paspor di dua kantor yang ada di wilayah Sumsel yakni Kantor Imigrasi Palembang dan Muara Enim, sepanjang 2024 ini mencapai puluhan ribu orang dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Keimigrasian mencapai Rp30 miliar lebih atau menyentuh angka 200 persen dari target.
Capaian PNBP berkat terobosan dan inovasi dari jajaran Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel terkait pelayanan paspor yang semakin mudah dijangkau masyarakat.
Terkait penggunaan anggaran, hingga 5 Desember 2024, realisasi anggaran Kanwil Kemenkumham Sumsel telah mencapai 94,13 persen atau sebesar Rp332.132.482.533 dari total pagu Rp352.837.680.000.
Realisasi tersebut membawa Kemenkumham Sumsel menjadi terbaik pertama realisasi anggaran Kanwil Kemenkumham se-Indonesia untuk 2024 ini, kata Ilham Djaya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi XIII DPR RI tinjau pelayanan paspor di Palembang
