Gubernur Sumsel minta pemkab/pemkot bersiap dengan aturan belanja pegawai di 2027

Kamis, 16 April 2026 16:34 WIB

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru. (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)

Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta pemerintah kabupaten/kota bersiap menghadapi penerapan aturan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), khususnya terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD pada 2027.

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Kamis, mengatakan kebijakan tersebut diambil guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang akan berlaku efektif pada 2027.

Persoalan belanja pegawai kini menjadi perhatian utama kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan, selain sektor infrastruktur dan pendidikan.

“Dari sekian banyak instruksi yang harus kita terjemahkan dalam perencanaan, hampir semua kepala daerah justru khawatir pada poin belanja pegawai,” katanya.

Ia menjelaskan hingga tahun anggaran 2026, hampir seluruh daerah di Sumsel belum mampu memenuhi ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebagaimana diatur pemerintah pusat.

“Untuk belanja pegawai tahun 2026, tidak satu pun daerah kita yang bisa mencapai batas maksimum yang diharapkan. Hanya Pemerintah Provinsi Sumsel saja,” jelasnya.

Menurut dia, tingginya persentase belanja pegawai di sejumlah daerah bukan disebabkan kenaikan belanja secara signifikan, melainkan akibat penurunan total APBD.

Kondisi itu menyebabkan rasio belanja pegawai meningkat, bahkan di beberapa daerah mencapai 50 persen hingga mendekati 60 persen.

“Karena APBD secara keseluruhan turun, akibatnya angka belanja pegawai menjadi tinggi. Ini yang menjadi persoalan bagi rekan-rekan di daerah,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah tetap memprioritaskan keberlanjutan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah tekanan fiskal.

Sebab, penghentian tenaga PPPK dapat memicu bertambahnya angka pengangguran sehingga belanja lain perlu diefisienkan.

“Kalau ini sampai diberhentikan, akan muncul pengangguran baru. Maka lebih baik kita meminimalisasi belanja lain, tetapi tetap mempertahankan PPPK,” kata Herman Deru.