Selama rekap hasil Pemilu di KPU Sumsel, tamu wajib bertanda pengenal

Palembang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menurunkan ratusan personel dari sejumlah kesatuan, termasuk puluhan polwan, di Kantor KPU provinsi setempat untuk membantu pengamanan kegiatan sidang pleno penghitungan surat suara Pemilu 2024.

"Hari ini kami menurunkan ratusan personel sebagai upaya pengamanan ketat di sekitar Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas demokratis dalam proses tahapan penetapan hasil sidang pleno penghitungan surat suara pemilu," kata Wadir Pam Obvit Polda Sumsel AKBP Raden Bobby Aria di Palembang, Rabu.

Menurut dia, kegiatan tersebut dalam rangka melakukan pengamanan terhadap kotak dan surat suara yang telah berada di Kantor KPU Provinsi Sumsel dan kegiatan sidang pleno.

AKBP Raden Bobby berharap kehadiran personel Polda Sumsel yang terlibat dalam pengamanan kotak dan surat suara mampu menciptakan lingkungan aman dan terkendali bagi para penyelenggara pemilu serta warga yang berpartisipasi dalam pesta demokrasi rakyat 5 tahunan itu.

Untuk mengamankan Kantor KPU Provinsi Sumsel, petugas melakukan pemeriksaan terhadap tamu yang akan masuk mulai dari pintu gerbang. Bagi yang telah melalui pemeriksaan diberikan tanda pengenal, khusus sebagai tamu/pengunjung.

Pengamanan tersebut dilakukan oleh personel Sabhara dan Pamovit di area ring dua Kantor KPU Provinsi Sumsel yang berada di kawasan Jakabaring Palembang. Sementara itu, anggota Satuan Brimob melakukan pengamanan di pintu masuk serta di parkiran sekitar Kantor KPU Provinsi Sumsel.

Pengamanan ini, kata dia, adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk melindungi jalannya demokrasi.

"Kami bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan setiap tahap pemilihan berjalan lancar tanpa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)," katanya.

Aparat kepolisian tidak hanya fokus pada pengamanan fisik, tetapi juga melibatkan upaya intelijen untuk mendeteksi potensi ancaman atau gangguan yang dapat merugikan demokrasi.

Dengan sistem pengamanan terpadu ini, dia berharap dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat.

Pengamanan ini, lanjut dia, melibatkan personel kepolisian yang ditempatkan di sejumlah titik strategis, penggunaan peralatan pengamanan modern, dan kerja sama erat dengan petugas keamanan KPU.

Selain itu, juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan mendukung proses demokrasi dengan tertib.

Pengamanan oleh Polda Sumsel ini, kata AKBP Raden Bobby, tidak hanya sebagai langkah preventif terhadap potensi kerusuhan atau gangguan keamanan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen aparat kepolisian dalam mendukung jalannya demokrasi yang bersih, adil, dan transparan.