Kemenkumham Sumsel hadiri penyerahan DIPA 2024

id Kemenkumham Sumsel, penyerahan DIPA, dipa, dipa 2024, anggaran, tkd, transfer ke daerah

Kemenkumham Sumsel hadiri penyerahan DIPA 2024

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni memberikan pengarahan pengelolaan dan pemanfaatan DIPA 2024 (ANTARA/Yudi Abdullah/23)

Saya juga berpesan berpesan kepada para Bupati dan Wali Kota, agar memastikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran RKP 2024
Palembang (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan melalui Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Benni Risky menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan dan buku alokasi transfer ke daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024, bertempat di Griya Agung, Palembang, Kamis (14/12).

Berbeda dari tahun sebelumnya, penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD TA 2024 Sumsel diberikan secara digital oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan Rahmadi Murwanto kepada Pj. Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan bahwa penyerahan yang dilaksanakan secara digital memiliki tujuan untuk menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA yang ditandatangani secara elektronik melalui aplikasi SAKTI, sehingga lebih efisien dan efektif.

"Provinsi Sumsel mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp51,24 triliun, meningkat sebesar 10,31 persen dari tahun 2023 yang terdiri dari alokasi DIPA satuan kerja kementerian/lembaga sebesar Rp19,58 triliun (meningkat 16,16 persen dari tahun 2023) dan alokasi TKD lingkup Sumsel sebesar Rp31,66 triliun (meningkat 6,98 persen dari tahun 2023),” terang Agus Fatoni.

Sementara  Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni meminta kepada Kepala Daerah terkait dengan DIPA dan TKD TA 2024 agar pelaksanaan percepatan anggaran harap dikejar sejak awal tahun tujuannya agar dana yang dimiliki dapat segera beredar di tengah masyarakat yang akan berdampak pada perputaran ekonomi di Sumsel.

“Saya juga berpesan berpesan kepada para Bupati dan Wali Kota, agar memastikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 melalui pengelolaan dana TKD dan APBD 2024 untuk perbaikan layanan publik,” pesan Agus kepada seluruh peserta kegiatan.

Terakhir, Agus Fatoni mendorong sinergisitas pelaksanaan dana desa dalam rangka pencapaian prioritas nasional untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan mengendalikan inflasi.

Turut hadir Ketua DPRD Provinsi Sumsel RA. Anita Noeringhati, Sekda Sumsel SA. Supriono, para Bupati/Wali Kota se - Sumsel, dan para Kepala OPD Sumsel.