
KPK belum terima salinan putusan 22 koruptor dikurangi hukumannya oleh MA

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum menerima salinan putusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA) atas 22 koruptor yang mendapat pengurangan hukuman.
"Hingga saat ini, KPK belum menerima salinan putusan lengkap secara resmi dari MA terkait putusan majelis PK (Peninjauan Kembali) atas sekitar 22 perkara yang mendapatkan pengurangan hukuman," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
KPK pun mengharapkan MA dapat segera mengirimkan salinan putusan lengkap tersebut agar lembaganya dapat mempelajari lebih lanjut apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim soal pengurangan hukuman tersebut.
Baca juga: Nawawi Pomolango: MA mestinya beri argumen koruptor terima pengurangan hukuman
Saat ini, kata Ali, masih ada 38 perkara yang ditangani KPK sedang diajukan PK oleh para narapidana korupsi.
"Fenomena ini seharusnya dapat dibaca bahwa sekalipun PK adalah hak terpidana namun dengan banyaknya permohonan PK perkara yang misalnya baru saja selesai eksekusi pada putusan tingkat pertama jangan sampai dijadikan modus baru para napi koruptor dalam upaya mengurangi hukumannya," ujar dia.
Baca juga: Ini daftar 20 koruptor yang terima pengurangan hukuman dari MA
Ia menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak dahsyat pada kehidupan manusia sehingga salah satu upaya memberantasnya dengan efek jera terhadap hukuman para koruptor.
"Kami semua sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak dahsyat pada kehidupan manusia. Oleh karenanya, salah satu upaya pemberantasannya adalah dengan adanya efek jera terhadap hukuman para koruptor sehingga calon pelaku lain tidak akan melakukan hal yang sama," ucap Ali.
Baca juga: 4.976 narapidana di Sumsel terima remisi HUT RI
Baca juga: 5.539 Narapidana di Sumsel terima pengurangan hukuman
Baca juga: 977 Narapidana di Sumsel dapat pengurangan masa hukuman
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
