BPH Migas dukung Palembang bangun jaringan gas tanpa APBN

Palembang (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia (BPH Migas) mendukung upaya Kota Palembang melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)-nya membangun jaringan gas rumah tangga baru tanpa menggunakan APBN.

Kepala BPH Migas RI, Fanshurullah Asa di Palembang, Jumat, mengatakan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) selaku BUMD Kota Palembang dapat menjadi contoh bagi BUMD lainnya di Indonesia dalam kemandirian membangun jaringan gas.

"Kami sangat senang dan mendukung agar PT SP2J bisa merealisasikan niat membangun jargas sekitar 6.000 sambungan rumah tanpa menggunakan APBN karena itu ada payung hukumnya," ujar Fanshurullah usai kunjungan ke Pemkot Palembang.

Menurut dia sesuai Perpes Nomor 6 Tahun 2019 mengizinkan pembangunan dan investasi jaringan gas rumah tangga pelanggan kecil (RT PK) 1 dan 2 boleh dilakukan BUMN, BUMD dan swasta serta dapat menggunakan APBD maupun pola investasi.

Kepala BPH Migas mengingatkan bahwa inisiatif PT SP2J untuk membangun 6.000 SR jargas baru harus melalui legal aspect yakni telah mendapat alokasi gas dari Kementerian ESDM dan memiliki izin niaga.

"Kemudian perlu diperhatikan analisa ekonominya bahwa jargas ini memang layak dibangun, jangan sampai di tengah pembangunan nanti ada masalah," tambah Fanshurullah.


Kota Palembang sendiri sudah mendapat alokasi bantuan sekitar 9.000 SR jargas pada 2020 dari Kementrian ESDM, namun adanya rencana dari SP2J setidaknya mendorong pemenuhan kebutuhan jargas baru yang tidak bisa ditutupi dari APBN.

"Sekarang saja RPJMN hanya mengalokasikan 4 juta SR, sementara kebutuhan Indonesia mencapai 30 juta SR, maka dari itulah diperlukan peran swasta dan pihak-pihak lainnya," jelas Fanshurullah.


Penyaluran gas melalui jaringan sendiri dinilainya lebih efisien dan hemat dibanding penggunaan tabung elpiji yang setiap tahunnya menghabiskan Rp50 triliun hanya untuk subsidi. Selain itu, jargas juga diklaim lebih aman dan minim penyimpangan seperti dalam perdagangan tabung gas.

Sementara Direktur PT. SP2J, Ahmad Nopan, menambahkan bahwa tambahan 6.000 SR jargas baru akan dibangun di jargas yang sudah dibangun SP2J sebelumnya.

"Skemanya memang di luar APBN karena nanti ada bantuan dari kami, beda dengan skema APBN yang membantu penuh sampai ke kompor, nanti jargas kami hanya bantu sebagian, sedangkan sebagian lainnya masyarakat," jelas Ahmad Nopan.