KPAI: SMA Taruna Palembang perlu dievaluasi

id KPAI,mos,Masa Orientasi Siswa,polisi,SMA Taruna

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti. (ANTARA/Dewanto Samodro)

Palembang (ANTARA) - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyardi menyatakan SMA Taruna Indonesia perlu dievaluasi secara menyeluruh karena menerapkan sistem pendidikan bergaya militer mengingat sekolah ini cukup diminati di seluruh Indonesia.

Retno di Palembang, Rabu, mengatakan, evaluasi ini sangat mendesak karena seorang siswa baru meninggal dunia saat Masa Orientasi Siswa dan seorang siswa lainnya sakit akibat dugaan penganiayaan.

"Setelah meninjau ke sekolahnya, kami mendorong evaluasi total terutama pada audit keuangan sekolah, proses belajar mengajar, serta sarana dan prasarana sekolah,” kata Retno setelah mengunjungi korban Wiko Jerianda yang masih tak sadarkan diri di Rumah Sakit Charitas Palembang, Rabu.

Retno mengatakan dirinya sudah mendatangi sekolah yang mengasramakan siswanya ini. Ia mendapati ruang kelas tanpa jendela yang mirip penjara, tenaga militer yang diberdayakan dan tenaga pengajar yang kurang memadai.

Selain itu, biaya pendidikan juga dinilai cukup mahal karena siswa baru diwajibkan membayar uang pangkal sekitar Rp22 juta, dan biaya per semester sampai Rp2,5 juta rupiah.

Untuk itu, ia menekankan perlunya audit keuangan sekolah dan evaluasi pemberian izin mengingat izin sekolah akan habis pada Oktober tahun ini.

Ia juga menyesalkan sekolah berasrama ini terkesan kurang pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat, karena adanya kegiatan "long march" sejauh 13 km yang menjadi pemicu kejadian meninggalnya siswa saat MOS Delwyn Berly (14) pada Sabtu (13/7).

KPAI berharap agar penyidikan kepolisian juga bisa mengungkap hal lain karena sejauh ini sudah menetapkan seorang tersangka. “Bisa jadi ada anak lain yang mengalami hal serupa, tapi tidak bicara," kata dia.

Ia menambahkan, KPAI akan mengeluarkan rekomendasi atas peninjauan dan investigasi secara langsung ini, yang nantinya akan diberikan ke Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Presiden.

Salah satu rekomendasinya, yakni pendampingan psikologis bagi orangtua siswa yang menjadi korban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi.
 
Pewarta :
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar