Palembang (ANTARA News Sumsel) - Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan menyatakan dukungannya terhadap honorer kategori dua (K2) yang menyuarakan aspirasi kejelasan nasib serta penolakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.
Sebelumnya massa yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Korwik Sumsel (FHK21-SS) memadati halaman depan kantor DPRD pada Kamis sekitar pukul 09.30 WIB dengan membawa atribut spanduk dan bendera bertuliskan tuntutan-tuntutan.
"Kami menolak rekrutmen CPNS 2018 sebelum nasib kami diperbaiki," kata ketua Forum Honorer Kategori 2 Korwil Sumsel (FHK21-SS) Syahrial dalam orasinya, Kamis (4/10).
Menurutnya, ada 7.035 honorer K2 di seluruh Sumsel yang butuh kejelasan nasib dengan diprioritaskan pengangkatan CPNS karena telah memiliki sertifikasi dan tervalidasi oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Sementara Gubernur Sumsel, Herman Deru yang menemui ratusan honorer K2 tersebut menyatakan dukungannya dan bersedia mengirimkan rekomendasi ke kementerian dan Presiden.
"Orang tua saya dulu guru, jadi saya tahu betul keluh kesah, kebutuhan dan penderitaan guru-guru, saya mendukung apa yang diaspirasikan honorer K2," kata Herman Deru dihadapan massa honorer yang sebagian memakai seragam batik Korpri.
Deru melanjutkan, keberadaan honorer K2 khususnya guru telah berperan besar membantu jalannya pendidikan di Sumsel sampai melahirkan siswa-siswa hebat, keberatannya sudah semestinya diperhatikan pemerintah.
Ditempat yang sama, anggota DPRD Sumsel Aswani menyayangkan pembatasan umur oleh kementerian terkait rekrutmen CPNS 2018 dan mengharapkan honorer K2 dapat diangkat menjadi CPNS.
"Seharusnya mereka semua tanpa pengecualian dapat segera diangkat menjadi CPNS mengingat dedikasi jasa dan pengabdian honorer K2 ini sudah begitu lama bahkan bertahun-tahun," ungkap Aswani.
Ia menambahkan jika memang ada honorer yang tidak lulus rekrutmen CPNS, pemerintah tetap punya kewajiban membina dan menetapkan mereka untuk menjadi pegawai kontrak atau semacamnya.
"Intinya harus ada solusi dari pemerintah, meskipun kami memahami ada aturan-aturan yang tidak bisa ditabrak begitu saja, perlu pembicaraan bersama antar instansi terkait," ujarnya.
Dukungan juga mengalir dari Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Sumsel Ahmad Zulinto, pihaknya merasa kinerja honorer K2 tetap bisa diandalkan meskipun umur sudah 35 tahun ke atas.
"Perlu diatur ulang kebijakan umur ini, umur 35 tahun tersebut rasanya tidak berpengaruh besar dengan kinerja honorer K2 jika mereka diangkat, dan perlu diingat PGRI selain sebagai organisasi pendidikan juga sekaligus organisasi perjuangan, jadi perjuangan honorer K2 hari ini tentu kami akomodasi," tutur Ahmad Zulinto usai menemui massa Honorer K2.
Dia menambahkan ribuan guru honorer di sumsel kondisinya memprihatinkan terutama menyangkut gaji dan beban kerja, di sisi lain Sumsel masih kekurangan jumlah guru, apalagi guru SD, pihaknya sendiri berharap aspirasi para honorer K2 Sumsel diterima serta di berikan solusinya oleh Presiden maupun kementrian.
