Medan (ANTARA News Sumsel) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumut meminta Dinas Perdagangan setempat bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia, dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mengawasi secara ketat makanan produk asing tanpa menggunakan label halal.
"Hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadi kesalahan dalam pembelian produk makanan yang berasal dari negara asing tersebut," kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumut Abubakar Siddik di Medan, Minggu.
Setiap produk makanan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, menurut dia, harus mencantumkan label halal dengan jelas, sehingga bisa diketahui oleh konsumen dan masyarakat secara luas.
"Selain itu, masyarakat juga bisa mengetahui bahwa kelabelan produk makanan yang akan mereka beli dan tidak terjadi kesalahan," ujar Abubakar.
Ia mengatakan, masyarakat jangan sampai terkecoh dengan makanan dari luar negeri itu, karena tidak adanya pencatuman label halalnya.
Produk makanan yang diperjualbelikan secara bebas, lanjutnya, jangan sampai merugikan konsumen.
"Ini merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Dinas Perdagangan beserta Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan dan jangan sampai lengah," ucapnya.
Abubakar menjelaskan, mengenai kehalalan dan kebersihan makanan yang dijual di pusat perbelanjaan tersebut, perlu diketahui secara jelas bagi masyarakat yang beragama Islam.
Kemudian, petugas Bea dan Cukai dapat memantau masuknya produk makanan dari luar negeri yang dianggap bermasalah.
Setiap produk makanan dan minuman yang harus diawasi ekstra ketat, sehingga tidak ada yang beredar tanpa menggunakan label halal.
"Pemerintah bekerja sama dengan pemangku kepentingan diharapkan dapat melakukan razia terhadap produk makanan yang masuk ke tanah air ini, apalagi pada bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2018," kata Ketua YLKI Sumut.
Berita Terkait
Kendaraan listrik tanpa kabar keluhan selama Lebaran
Sabtu, 20 April 2024 8:34 Wib
Ketua YLKI khawatir peningkatan konsumsi MBDK ancam kesehatan anak
Senin, 11 Desember 2023 13:28 Wib
YLKI usul hapus pajak kendaraan dan dialihkan saat pembelian BBM
Minggu, 5 Juni 2022 15:07 Wib
YLKI desak KPPU selidiki dugaan kartel-oligopoli bisnis minyak goreng
Jumat, 18 Maret 2022 13:12 Wib
YLK Sumsel minta polisi tingkatkan razia makanan berformalin
Sabtu, 1 Mei 2021 19:33 Wib
Wawako Palembang dan BBPOM temukan makanan berformalin di supermarket
Kamis, 10 Desember 2020 17:07 Wib
Kata YLKI Soal PPN Produk Luar Negeri
Kamis, 18 Juni 2020 13:08 Wib
YLKI minta KPPU dan Kepolisian usut melambungnya harga masker
Jumat, 7 Februari 2020 9:35 Wib