BNI garap program perhutanan

id perhutanan,bni,berita sumsel,berita palembang,Bank Negara Indonesia,program perhutanan sosial,modal usaha

BNI garap program perhutanan

BNI. (ANTARA /Zarqoni Maksum)

Makassar (ANTARA News Sumsel) - PT Bank Negara Indonesia (BNI) Makassar tengah menggarap dan menyukseskan program perhutanan sosial untuk mambantu dan memberikan layanan modal bagi masyarakat di Sulawesi Selatan.

Pimpinan BNI Wilayah Makassar Edy Awaludin di Makassar, Minggu, mengatakan komunikasi awal untuk program tersebut memang sudah dibicarakan bersama Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) namun masih perlu dilanjutkan atau dilakukan penajaman.

"Kami sudah bertemu Gubernur Sulsel untuk mengembangkan program ini di Sulsel. Kita berharap setelah pemilihan gubernur (terpilih pemerintahan baru), kami bisa kembali melanjutkan pembicaraan akhirnya," kata dia.

Untuk saat ini, kata dia, program bantuan perhutanan sosial baru dilaksanakan di Jawa Timur. Dan diharapkan hal itu juga sudah bisa dilakukan di Sulsel yang secara geografis juga memiliki hutan atau lahan yang cukup luas.

Dengan bantuan program perhutanan sosial tersebut, maka masyarakat akan lebih terbantu sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alasannya karena dengan program itu membuat masarakat mendaatkan kepastian lahan garapan, akses pembiayaan dengan kredit usaha rakyat (KUR).

Selain itu tentunya memberikan jangka waktu garapan, jaminan pasar skema Off taker, hingga pendampingan yang memang dibutuhkan agar bisa menuai hasil seperti yang diharapkan bersama.

Ia menjelaskan, untuk program ini tentunya akan membutuhkan sosialisasi yang lebih rutin kedepan. Sebab dengan hal itu membuat program bisa berjalan efektif dan masyarakat juga mengetahui jika ada layanan yang memang memberikan kemudahan.

Pihaknya terus berkomitmen memberikan layanan maksimal kepada masyarakat untuk bisa mengangkte kesejahteraannya melalui bantuan pembiayaan.

"Kita memang sudah menjalin kerjasama untuk program perhutanan sosial dan itu sudah berjalan di Jawa Timur. Untuk Makassar atau Sulsel sendiri, kita sudah melakukan persiapan untuk itu dan kita harapkan bisa segera diberlakukan," ujarnya.
(T.KR-AKR/Santoso)