Perangkat desa harapkan data raskin diperbarui

Selasa, 7 April 2015 17:01 WIB

Bulog Sumsel luncurkan raskin (Foto Antarasumsel.com/Fenny Selly/15)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Sejumlah Ketua Rukun Tetangga atau perangkat desa di Kota Palembang Sumatera Selatan mengharapkan data warga calon penerima beras miskin diperbarui, karena terjadi banyak perubahan sejak tidak dilakukan pendataan ulang dalam setahun terakhir.

Ketua Rukun Tetangga (RT) 37 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Ating Muhammad di Palembang, Selasa mengatakan, sejumlah warganya telah terdata meninggal dunia, berpindah tempat tinggal hingga pendatang baru, sementara pemerintah masih berpedoman pada data lama dalam menyalurkan beras untuk keluarga miskin (raskin).

"Seharusnya segera diperbarui agar tidak menuai konflik di masyarakat. Sebagai Ketua RT, saya berhadapan dengan warga terkadang merasa tidak enak karena ada warga miskin yang seharusnya mendapatkan jatah raskin justru tidak dapat," kata Ating dijumpai di Kantor Disdukcapil Kota Palembang.

Lantaran itu, Ating mensiasatinya dengan mengajak seluruh warga untuk berembuk terkait persoalan ini.

Kebijakannya mendapatkan dukungan warga sehingga program pemerintah tersebut dapat dirasakan seluruh keluarga miskin.

"Warga akhirnya sepakat untuk membagi raskin diterima ke warga miskin yang tidak masuk daftar, sehingga aturan per kepala keluarga sebanyak 15 kilogram per bulan berkurang menjadi hanya 8-10 kg," kata dia.

Warga di RT 37 terdiri atas 70 kepala keluarga yang hampir 90 persen merupakan penerima bantuan raskin, karena sebagian besar berprofesi sebagai pengayuh becak, buruh, dan petani.

Menurut Ating, dari seluruh warganya yakni berkisar 200 orang itu, terdapat sekitar 30 orang yang tidak masuk dalam data penerima raskin.

"Sekitar satu bulan lalu saya sudah mengusulkan nama 30 orang ini ke kelurahan karena mendapatkan informasi bakal ada pembaruan data penerima raskin. Jika benar, tentunya sebagai perangkat desa sangat senang karena program akan semakin tepat sasaran," katanya.

Tak berbeda, Ketua RT 05 Muhammad Masyur mengharapkan pemerintah segera memperbarui data penerima raskin sudah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

"Malahan ada salah seorang warga yang datang ke rumah saya sambil membawa senjata tajam karena tidak kebagian raskin. Saya dapat mengerti karena dia selayaknya menerima, tapi mau bagaimana lagi jika saya beri maka menyalahi aturan, lagi pula itu jatah warga miskin lainnya," kata ketua RT membawahi 160 kepala keluarga yang 80 persen merupakan penerima raskin.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial masih terus melakukan validasi data warga miskin penerima sejumlah program pemerintah lewat "kartu sakti" selama April 2015.

Data ini untuk digunakan bagi Program Keluarga Harapan menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Data yang diperoleh ini nantinya akan terintegrasi untuk seluruh program bagi keluarga miskin, katanya.