DPRD: Banyak warga mampu terima jatah raskin

Jumat, 22 Maret 2013 14:31 WIB

Stok beras untuk keluarga miskin (FOTO ANTARA)

Pekanbaru (ANTARA Sumsel) - Pihak DPRD Kota Pekanbaru, Riau, mengakui banyak warga mampu menerima jatah beras untuk keluarga miskin, sehingga melaporkan ke pihak terkait.

"Kami banyak menerima laporan bahwa ada pihak lain yang tidak berhak mendapatkan beras untuk warga miskin (Raskin)," kata Ketua Komisi III DPRD Kota setempat Muhammad Fadri AR, di Pekanbaru, Jumat.

Menurut dia, dalam pertemuan dengan instansi terkait termasuk Bulog bahwa beras yang seharusnya diterima penduduk miskin, tapi kenyataannya banyak dibagikan kepada warga mampu.

Dia mengatakan, masalah tersebut tentunya menyangkut data yang harus diperbaharui supaya tidak salah sasaran dalam penyaluran beras khusus untuk keluarga miskin.

Pihak Pemkot Pekanbaru atau instansi terkait lainnya, tambahnya, perlu melakukan validasi data bagi penerima agar tidak salah sasaran.

Dalam pemberian beras itu pada tahun 2011 sekitar 24 ribu warga, padahal tahun ini yang berhak menerima meningkat menjadi 39 ribu penduduk.

Dia mengatakan ketika pendataan menyangkut penerima beras itu maka sebaiknya melibatkan aparat RT dan RW setempat.

"Ketua RT dan RW merupakan pihak yang paling mengetahui menyangkut kondisi masing-masing kepala keluarga miskin di wilayahnya," katanya.

Padahal sebelumnya, sejumlah penduduk Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, mengeluh karena tidak kebagian beras untuk warga miskin akibat kuota berkurang sebesar 15 persen selama tahun 2013.

Camat Limapuluh, Kota Pekanbaru, Lili Suryani mengatakan pihaknya banyak mendapatkan laporan dari warga bahwa mereka tidak kebagian beras miskin akibat kuota tahun 2013 dibatasi sebesar 15 persen.

Namun jatah beras miskin tersebut akan disalurkan mulai Maret hingga April kepada warga kurang mampu tersebar pada 58 kelurahan dan 12 kecamatan se-Kota Pekanbaru, mencapai 4.924 ton untuk tahun 2012.

Sedangkan untuk tahun 2013, jatah beras miskin tersebut berkurang sebesar 15 persen setelah adanya kebijakan dari pemerintah pusat.

Bagi warga miskin setiap bulan dapat membeli beras itu sebanyak 15 kg dengan label harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp1.600 per kg, karena sudah disubsidi pemerintah.