Kurikulum baru dari hapalan menuju kreativitas

Sabtu, 24 November 2012 22:20 WIB

Tut Wuri Handayani (Antarasumsel.com/Grafis)

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah menggarap perubahan kurikulum pendidikan nasional untuk siswa tingkat SD, SMP, SMA dan SMK yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2013-2014.

Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim mengemukakan bahwa perubahan kurikulum ini untuk menjadikan pendidikan di Tanah Air berbasis sains bukan sekadar hapalan semata.

Kurikulum baru itu, katanya, akan mengenalkan dan membiasakan peserta didik untuk bertanya serta melakukan observasi.

Kurikulum baru pendidikan nasional yang tengah dipersiapkan pemerintah bersama tim penyusun nantinya akan memangkas jumlah mata pelajaran menjadi lebih sedikit sehingga meringankan peserta didik.

"Kurikulum baru memang sudah waktunya diberlakukan untuk mengganti kurikulum 2006. Jumlah mata pelajaran yang banyak membebani siswa dan membuat siswa menjadi bosan," kata Musliar.

Kurikulum mendatang yang sedang disusun oleh tim yang terdiri atas para pakar dan tokoh pendidikan seperti Franz Magnis Suseno, Prof Juwono Sudarsono, Prof Anies Baswedan dan tokoh sastra Gunawan Muhammad, menekankan pada model pembelajaran tematik dan lebih mengarah pada pendidikan karakter.

Pendidikan karakter akan lebih banyak dipelajari siswa di tingkat sekolah dasar dimulai sejak dini. Semakin tinggi jenjangnya pelajaran terkait pendidikan karakter berkurang dan diganti dengan pelajaran keilmuan

Menurut Musliar, perubahan kurikulum tersebut merupakan program besar Kemdikbud yang dimulai sejak 2010.

"Perombakan kurikulum yang akan dilakukan sudah dalam proses pembahasan dan hal ini dilakukan karena sangat penting dimana selama ini anak-anak tidak memiliki waktu dalam membangun karakter dirinya," ujar Musliar Kasim.

Pendidikan yang diberikan oleh sekolah selama ini hanya menekankan pembelajaran yang bersifat akademik, sementara yang bersifat 'attitude' atau prilaku kurang terperhatikan. Kondisi di sekolah juga dibawa ke rumah dan ditambah dengan tuntutan orang tua kepada anak-anak.

Dalam kurikulum baru nanti, kata Musliar, siswa-siswi tidak akan terlalu dibebani muatan ilmu pengetahuan, terutama pada anak-anak sekolah dasar (SD). Siswa akan lebih diasah dalam hal pembentukan sikap dan ilmu dasar seperti membaca, menulis dan berhitung.

Wamendikbud Musliar Kasim menjelaskan, untuk anak kelas 1 sampai 3 SD hanya diberikan enam mata pelajaran. Pelajaran tersebut meliputi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Jasmani Kesehatan.

Sementara mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tidak akan dihapus, tetapi akan diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan serta Matematika yang memiliki keterkaitan dengan IPA dan IPS.

Sementara untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), kepastian mengenai mata pelajaran yang akan diberikan masih dirumuskan dan ditargetkan akhir 2012 ini selesai.

"Untuk SMP dan SMA, mata pelajarannya juga akan berkurang tapi belum final, karena hal ini masih terus dilakukan pengkajian dan pembahasan," ujarnya.

Kesiapan tenaga pendidik
Sejumlah kalangan berharap implementasi kurikulum baru perlu dibarengi dengan kesiapan tenaga pendidikan yang mampu mengikuti dinamika perubahan tersebut sehingga sasarannya tidak saja peserta didik namun guru-guru yang mendampingi siswa.

Pengamat Pendidikan Arief Rachman mengatakan bahwa kunci dari berjalannya kurikulum baru dengan lancar dan sukses membentuk siswa yang cerdas serta berbudi pekerti adalah guru.

"Dalam pengaplikasian kurikulum ini, guru memegang peran penting," katanya.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu mengatakan kurikulum dengan konsep yang sangat bagus tidak akan berjalan baik tanpa peran guru yang memegang komitmen. Guru juga dituntut untuk membuat suasana lebih menyenangkan di dalam kelas terutama untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) yang menggunakan sistem pembelajaran berbasis tematik integratif.

"Saya tidak keberatan dengan konsep kurikulum baru ini. Yang penting gurunya siap dan mau berkomitmen untuk perubahan kurikulum. Guru harus bisa menyampaikan materi sesuai tema dengan menyenangkan dan kreatif agar siswa tidak bosan. Ajak anak-anak ini ikut aktif dalam proses belajar mengajar," katanya.

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Sunaryo Kartadinata mengemukakan, jika memang terjadi perubahan tersebut, konsekuensinya terhadap pelatihan terhadap para guru.

"Tidak serta merta guru bahasa misalnya dilatih untuk mengajar IPA, maka harus ada upaya kolaboratif dan pembelajaran kooperatif terhadap para guru. Upaya kolaboratif ini misalnya, guru bahasa dan guru IPA akan ada di dalam kelas secara bersama-sama", katanya.

Menurut dia, perlu ada kerja sama tim dalam mewujudkan perubahan kurikulum tersebut. Jangan sampai nantinya terjadi inkonsistensi implementasi Undang-undang Sisdiknas karena perubahan kurikulum tersebut.

Pro Kontra
Terhadap rencana perubahan kurikulum pendidikan, kalangan legislatif memberikan tanggapan pro dan kontra. Pasalnya, pemerintah dinilai tidak pernah membicarakan rencana perubahan tersebut dengan DPR.

Anggota DPR RI Komisi X Raihan Iskandar mengatakan pemerintah hendaknya tidak reaktif dalam merevisi kurikulum pendidikan, karena dampaknya tidak akan bagus untuk pendidikan Indonesia ke depan.

"Sikap reaktif ini justru menunjukkan tidak jelasnya arah dan tujuan pendidikan Indonesia ke depan," katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencontohkan Jepang, yang disebutnya arah dan tujuan pendidikannya jelas. Jepang tidak gampang mengganti-ganti kurikulum. Meskipun menterinya berganti, kurikulum tetap berjalan.

Ia mengharapkan perubahan kurikulum pendidikan ini dilakukan dengan pengkajian dan perencanaan yang matang sehingga hasilnya maksimal dan tidak terkesan tambal sulam. Niat pemerintah ini tentu positif, tapi niat untuk menyelesaikan permasalahan ini jangan sampai menimbulkan masalah baru nantinya.

Raihan juga menyesalkan sikap pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, yang tidak membicarakan rencana revisi kurikulum ini dengan DPR.

"Saya sangat menyayangkan Kemdikbud tidak membicarakan hal ini (revisi kurikulum-red) dengan kami yang ada di DPR. Ini juga satu tanda sikap reaktif tersebut," tambahnya.

Anggota Komisi X DPR lainnya, Rohmani meminta pemerintah jangan terburu-buru mengubah kurikulum sebelum ada kajian mendalam.

"Selama ini pemerintah selalu terburu-buru mengubah sebuah kebijakan tanpa didahului kajian menyeluruh".

Akhirnya, kata dia, banyak kebijakan pendidikan pemerintah yang tidak bisa menjawab berbagai persoalan yang ada.

"Kami memiliki data jika kebijakan pendidikan pemerintah seringkali datang dengan tiba-tiba. Dan tak lama kemudian hilang begitu saja," kata Rohmani.

Rohmani yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR mengatakan, menurut rencana, perubahan kurikulum akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kepada Ketua Dewan Pendidikan Nasional yang juga Wakil Presiden Boediono.

Ia menyesalkan sikap Kemdikbud yang terkesan terburu-buru menyerahkan hasil perubahan kurikulum tersebut.

"Panja kurikulum DPR sedang bekerja. Kami sedang menggali berbagai masukan dari masyarakat dan komponen dunia pendidikan tentang perubahan kurikulum ini," katanya.

Perlu uji publik dari komponen masyarakat yang selama ini terlibat dalam dunia pendidikan. Komponen guru dan masyarakat di daerah tertinggal, harus dilibatkan dalam pembahasan kurikulum ini, katanya.

"Jangan sampai, kurikulum itu hanya cocok untuk daerah tertentu. Kurikulum harus bisa menjawab persoalan. Jangan menimbulkan persoalan baru yang memperburuk kondisi pendidikan nasional," katanya.

Anggota Komisi X DPR RI dari Partai Golkar, Popong Otje Djunjunan menegaskan bahwa pihaknya mendukung upaya-upaya perubahan kurikulum yang dilakukan Kemendikbud, karena menilai kurikulum saat ini sudah salah kaprah dan terlalu membebani.

"Kesalahan yang paling dirasakan adalah dialami oleh anak-anak usia dini yang sudah dipaksakan untuk mengenal baca tulis dan berhitung, diperparah dengan sekolah dasar (SD) yang tidak mau menerima siswa yang belum bisa baca tulis berhitung," ujarnya.

Padahal menurut Popong usia antara nol hingga lima tahun merupakan usia emas dimana anak-anak harus diberikan ilmu budi pekerti dan dibentuk karakternya bukan dijejali dengan permasalahan yang belum waktunya.

"Jadi jangan salahkan anak kalau sampai ada peristiwa siswa atau mahasiswa menurunkan bendera lalu menginjak-injak dan kini banyak terjadi tawuran, karena itulah produk dari pendidikan kita, yang mengesampingkan pendidikan karakter," ujarnya.
(Z003/R007)