Palembang (ANTARA) -
Tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan menawarkan solusi penanganan banjir pada debat publik pamungkas Pilkada 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum daerah itu di Palembang, Rabu (20/11/2024).
Penanganan banjir tersebut menjadi atensi ketiga pasangan itu karena dalam kejadian terakhir , pada Senin, 18 November 2024, menimbulkan korban jiwa.
Calon Wali Kota Palembang nomor urut 1 Fitrianti Agustinda didampingi pasangannya calon wakil Wali Kota Nandriani mengatakan akan melakukan revitalisasi Sungai Musi sepanjang lima kilometer.
"Kami akan langsung bekerja cepat untuk itu, kami juga akan membuka 60.000 lapangan pekerjaan di segala sektor dan kami juga menciptakan 40.000 pengusaha baru," katanya.
"Kami berkomitmen menyelesaikan masalah yang belum selesai dan menyempurnakan rencana kerja yang dilakukan tetapi untuk menyelesaikan agar permasalahan di Kota Palembang," katanya.
Sementara itu calon Wali Kota Palembang nomor urut 2 Ratu Dewa didampingi calon wakil Wali Kota Palembang Prima Salam mengatakan akan meningkatkan Palembang kota sehat mulai dari jaminan kesehatan ibu hamil hingga layanan rawat inap Puskesmas 24 jam.
Lalu tidak ada lagi masyarakat yang kekurangan air bersih juga tidak ada lagi kesenjangan sosial bagi warga dan keluhan masyarakat lainnya.
Pasangan calon Wali Kota Palembang nomor urut 3 Yudha didampingi calon wakil Wali Kota Palembang Baharudin mengatakan bencana banjir Sungai Musi telah merenggut jiwa anak-anak ini harus segera diselesaikan karena tidak ada yang setara dengan nyawa manusia.
Menurut pasangan itu, banjir adalah salah satu contoh masalah yang harus diselesaikan di Kota Palembang.
"Ini adalah masalah integritas dan kompetensi dari pemerintah perizinan bangunan di atas lahan yang tidak sesuai peruntukannya diperjualbelikan bahkan kota Palembang hingga saat ini juga tidak memiliki rencana induk ketahanan banjir sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan secara komprehensif," kata Yudha. .
"Ini adalah masalah integritas dan kompetensi dari pemerintah perizinan bangunan di atas lahan yang tidak sesuai peruntukannya diperjualbelikan bahkan kota Palembang hingga saat ini juga tidak memiliki rencana induk ketahanan banjir sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan secara komprehensif," kata Yudha. .
Ia menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen serius dengan jaringan yang dimiliki menangani banjir ini agar tidak ada lagi korban jiwa.
Debat publik ketiga atau terakhir itu digelar KPU Kota Palembang sebelum memasuki hari tenang Pilkada 2024 di kota itu. Tema yang dikupas lebih banyak tentang kesejahteraan sosial, pendidikan dan lainnya.
Debat publik ketiga atau terakhir itu digelar KPU Kota Palembang sebelum memasuki hari tenang Pilkada 2024 di kota itu. Tema yang dikupas lebih banyak tentang kesejahteraan sosial, pendidikan dan lainnya.