Palembang, Sumsel (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi menyebutkan biaya perbaikan jembatan P6 di Kecamatan Lalan Musi Banyuasin (Muba) yang roboh ditabrak tongkang pengangkut batu bara diprakirakan mencapai Rp125 miliar.
"Tadi saat rapat tim dari Universitas Sriwijaya menyampaikan kajiannya perbaikan atau pembangunan lagi jembatan kisaran biayanya mencapai Rp50 miliar hingga Rp125 miliar," kata Elen Setiadi di Palembang, Jumat.
Ia menjelaskan dalam kajian tersebut masih akan dilihat dampak dari kerusakan jembatan, yang mana ada dua alternatif yakni memperbaiki atau membangun lagi jembatan baru.
"Jadi masih tetap akan dilihat terlebih dahulu dampak dari kerusakan jembatan itu, dan sudah disiapkan dua alternatif yang masih ditunggu terkait langkah perbaikan apakah memperbaiki dengan material jembatan yang tidak ambruk atau membangun bentang yang baru," jelasnya.
Ia sepakat untuk meminta pertanggungjawaban perbaikan jembatan ke perusahaan yang mengoperasikan atau pemilik tongkang dan assist tongkang yang terlibat dalam kejadian robohnya bentangan jembatan yang sangat vital bagi masyarakat Lalan itu.
"Dalam rapat tadi belum ada kesepakatan siapa yang bertanggung jawab penuh untuk membangun jembatan itu. Saya tadi minta diselesaikan, diasosiasi mereka dulu terutama yang berkepentingan. Itu penabraknya kan pemilik tongkang dan assist-nya. Kita minta minggu depan sudah dikoordinasikan dengan Dinas PU dan Kejati Sumsel," katanya.
Selain itu, Pemprov Sumsel juga penanganan terkait dampak sosial kemasyarakatannya. Karena banyak yang terganggu akibat imbas jembatan vital di wilayah tersebut ambruk.
"Selasa atau Rabu nanti mudah-mudahan asosiasi mereka sudah ada kesepakatan. Jika tidak maka akan kita undang lagi mereka. Jika sudah ada kesepakatan, tinggal menunggu kapan dimulai dan siapa yang mendanainya. Maka tinggal lakukan pengangkatan jembatan yang ambruk," ujarnya.
Ia mengungkapkan ambruknya jembatan itu berdampak pada jasa angkutan barang yang memanfaatkan sungai untuk aktivitas usahanya. Sejak ambruknya jembatan, sungai itu tak bisa dilalui kapal.
"Sampai saat ini area itu belum bisa dipakai untuk operasional kapal. Tentunya ada penumpukan batu bara, CPO, kayu dan usaha lain yang memanfaatkan jalur sungai itu. Kalau permasalahan jembatan itu tidak selesai, ada dua ribuan pekerja yang tak bisa bekerja. Makanya kita minta asosiasi cepat membahas, karena banyak sekali kepentingan para pihak terhadap ambruknya jembatan itu," ungkapnya.
Ia menambahkan, tidak terdistribusinya komoditas yang ada di Sumsel melalui jalur itu bukan hanya merugikan pengusaha, tapi juga membuat pendapatan Pemda dari DBH (dana bagi hasil) dipastikan berkurang.
"Ekonomi di Sumsel masih belum terpengaruh, tapi jika sampai akhir Agustus sampai pertengahan September akan berdampak di Muba dulu. Pendapatan daerah nantinya juga bisa terganggu, karena DBH kan dari batu bara," ucap dia.
"Tadi saat rapat tim dari Universitas Sriwijaya menyampaikan kajiannya perbaikan atau pembangunan lagi jembatan kisaran biayanya mencapai Rp50 miliar hingga Rp125 miliar," kata Elen Setiadi di Palembang, Jumat.
Ia menjelaskan dalam kajian tersebut masih akan dilihat dampak dari kerusakan jembatan, yang mana ada dua alternatif yakni memperbaiki atau membangun lagi jembatan baru.
"Jadi masih tetap akan dilihat terlebih dahulu dampak dari kerusakan jembatan itu, dan sudah disiapkan dua alternatif yang masih ditunggu terkait langkah perbaikan apakah memperbaiki dengan material jembatan yang tidak ambruk atau membangun bentang yang baru," jelasnya.
Ia sepakat untuk meminta pertanggungjawaban perbaikan jembatan ke perusahaan yang mengoperasikan atau pemilik tongkang dan assist tongkang yang terlibat dalam kejadian robohnya bentangan jembatan yang sangat vital bagi masyarakat Lalan itu.
"Dalam rapat tadi belum ada kesepakatan siapa yang bertanggung jawab penuh untuk membangun jembatan itu. Saya tadi minta diselesaikan, diasosiasi mereka dulu terutama yang berkepentingan. Itu penabraknya kan pemilik tongkang dan assist-nya. Kita minta minggu depan sudah dikoordinasikan dengan Dinas PU dan Kejati Sumsel," katanya.
Selain itu, Pemprov Sumsel juga penanganan terkait dampak sosial kemasyarakatannya. Karena banyak yang terganggu akibat imbas jembatan vital di wilayah tersebut ambruk.
"Selasa atau Rabu nanti mudah-mudahan asosiasi mereka sudah ada kesepakatan. Jika tidak maka akan kita undang lagi mereka. Jika sudah ada kesepakatan, tinggal menunggu kapan dimulai dan siapa yang mendanainya. Maka tinggal lakukan pengangkatan jembatan yang ambruk," ujarnya.
Ia mengungkapkan ambruknya jembatan itu berdampak pada jasa angkutan barang yang memanfaatkan sungai untuk aktivitas usahanya. Sejak ambruknya jembatan, sungai itu tak bisa dilalui kapal.
"Sampai saat ini area itu belum bisa dipakai untuk operasional kapal. Tentunya ada penumpukan batu bara, CPO, kayu dan usaha lain yang memanfaatkan jalur sungai itu. Kalau permasalahan jembatan itu tidak selesai, ada dua ribuan pekerja yang tak bisa bekerja. Makanya kita minta asosiasi cepat membahas, karena banyak sekali kepentingan para pihak terhadap ambruknya jembatan itu," ungkapnya.
Ia menambahkan, tidak terdistribusinya komoditas yang ada di Sumsel melalui jalur itu bukan hanya merugikan pengusaha, tapi juga membuat pendapatan Pemda dari DBH (dana bagi hasil) dipastikan berkurang.
"Ekonomi di Sumsel masih belum terpengaruh, tapi jika sampai akhir Agustus sampai pertengahan September akan berdampak di Muba dulu. Pendapatan daerah nantinya juga bisa terganggu, karena DBH kan dari batu bara," ucap dia.